Aceh Tamiang - Percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban banjir di Aceh Tamiang masih menghadapi persoalan validasi data kerusakan rumah dan infrastruktur. Persoalan itu menjadi sorotan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP saat rapat koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang di Aula Kantor Bupati, Selasa (5/5/2026).
Dalam rapat tersebut, pemerintah pusat menekankan pentingnya pembaruan data kerusakan rumah warga, jalan, jembatan hingga fasilitas pendukung lain agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan tepat sasaran.
“Validasi data menjadi kunci utama agar program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan tepat sasaran. Kami masih menemukan beberapa data infrastruktur dan perumahan yang belum lengkap dan perlu segera diperbarui, termasuk dokumentasi foto dan koordinat lokasi,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Dr. Drs. Imran, M.Si., MA.Cd.
Bupati Aceh Tamiang, Irjen Pol. (P) Drs. Armia Pahmi, MH, mengatakan pemerintah daerah terus mempercepat penanganan pascabencana, termasuk pembangunan huntara dan huntap bagi warga terdampak banjir.
Menurutnya, pembangunan 200 unit huntap melalui dukungan Yayasan Buddha Tzu Chi telah mulai direalisasikan. Selain itu, pemerintah juga merencanakan tambahan 300 unit huntap di wilayah Kampung Kota Kuala Simpang.
“Pembangunan ini diprioritaskan bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat banjir. Kami juga terus melakukan penelusuran dan pengadaan lahan, termasuk mengajukan pemanfaatan lahan HGU dan lahan perkebunan yang belum produktif,” kata Armia Pahmi.
Selain sektor perumahan, pemerintah daerah turut memaparkan kondisi infrastruktur pascabanjir yang masih membutuhkan penanganan, mulai dari pembangunan jembatan permanen hingga perbaikan akses jalan di wilayah rawan longsor.
Dalam rakor tersebut, pemerintah pusat juga meminta Pemkab Aceh Tamiang segera membentuk posko transisi pascabencana untuk memantau perkembangan rehabilitasi secara terpadu, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur.
Di sisi lain, kebutuhan layanan dasar di kawasan huntara dan huntap turut menjadi perhatian. Pemerintah pusat mendorong dukungan lintas sektor, termasuk penyediaan listrik dan air bersih agar kawasan relokasi warga benar-benar layak dihuni.
Pemulihan pascabencana di Aceh Tamiang kini tidak hanya bergantung pada pembangunan rumah bagi korban banjir, tetapi juga ketepatan data dan kesiapan fasilitas pendukung agar relokasi warga dapat berjalan berkelanjutan.
(Kamalruzamal)
