Aceh Tamiang - Pemulihan banjir di Aceh Tamiang kini menjadi salah satu contoh penanganan krisis daerah yang dipelajari peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Di tengah proses pemulihan pascabencana yang masih berlangsung, daerah itu dinilai memberi gambaran nyata tentang tantangan birokrasi dalam menjaga pelayanan publik saat bencana meluas.
Kegiatan Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) tersebut berlangsung di Aula Setdakab Aceh Tamiang, Selasa (5/5/2026), dan diikuti 60 peserta PKN Tingkat II dari berbagai instansi pusat dan daerah.
Bupati Aceh Tamiang, Irjen Pol. (P) Drs. Armia Pahmi, MH, mengatakan penanganan bencana membutuhkan pola kepemimpinan yang mampu bekerja secara menyeluruh dan terintegrasi.
“Penanganan bencana tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan kepemimpinan yang komprehensif, holistik dan integratif, mulai dari mitigasi, tanggap darurat hingga rekonstruksi. Di sinilah kepemimpinan adaptif berbasis empati benar-benar diuji,” ujar Armia Pahmi.
Menurutnya, bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh Tamiang sebelumnya berdampak terhadap lebih dari 310 ribu jiwa atau sekitar 75 ribu kepala keluarga yang tersebar di 216 kampung dalam 12 kecamatan.
Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur, Ramli Anyato, menyebut kegiatan visitasi tersebut menjadi bagian dari pembelajaran kepemimpinan berbasis kondisi riil di daerah terdampak bencana.
“Kegiatan ini menjadi sarana pembelajaran langsung di daerah yang tengah dalam proses pemulihan,” katanya.
Dalam kegiatan itu, peserta menerima pemaparan dari sejumlah perangkat daerah terkait kondisi lapangan dan berbagai persoalan aktual pascabencana, mulai dari penanganan darurat, kerusakan lingkungan, layanan kesehatan dan pendidikan hingga pemulihan ekonomi masyarakat terdampak banjir.
Selain visitasi lapangan, sejumlah bantuan pascabencana dari lembaga pemerintah dan pihak swasta turut disalurkan untuk mendukung percepatan pemulihan masyarakat Aceh Tamiang.
Bagi peserta PKN II, Aceh Tamiang menjadi gambaran nyata bagaimana birokrasi daerah diuji saat bencana meluas, mulai dari penyelamatan warga hingga menjaga pelayanan publik tetap berjalan di tengah tekanan krisis.
Pemulihan pascabencana di Aceh Tamiang sendiri kini tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik, tetapi juga kemampuan pemerintah memulihkan aktivitas sosial-ekonomi masyarakat serta memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana serupa di masa mendatang.
(Kamalruzamal)
