ACEH TAMIANG — Tingginya realisasi belanja APBK Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2025 yang mencapai 89,76 persen mulai memunculkan sorotan dalam pembahasan LKPJ Bupati di DPRK Aceh Tamiang. Meski secara administratif angka tersebut masih tergolong normal dalam ukuran birokrasi daerah, sejumlah kalangan menilai serapan anggaran belum tentu sepenuhnya menggambarkan kondisi fisik riil proyek di lapangan, terutama setelah banjir bandang melanda Aceh Tamiang pada November 2025.
Sorotan itu menguat karena sebagian proyek fisik pemerintah daerah disebut baru mulai berjalan efektif pada semester kedua 2025 setelah proses pengadaan dan administrasi paket berlangsung sejak akhir Maret. Sejumlah proyek bahkan dipacu pada triwulan akhir tahun anggaran ketika daerah mulai memasuki musim penghujan.
Dengan pola tersebut, pekerjaan seperti jalan lingkungan, rabat beton, drainase, tanggul, bronjong hingga rehabilitasi gedung disebut masih berada dalam tahap pengerjaan ketika banjir besar melanda sejumlah kecamatan di Aceh Tamiang akhir November lalu.
Dalam rapat paripurna DPRK Aceh Tamiang, pemerintah daerah sebelumnya melaporkan realisasi belanja daerah mencapai Rp1,17 triliun atau 89,76 persen dari total APBK 2025. Namun, angka tersebut masih bersifat sementara atau unaudited karena belum melalui pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Dalam pengelolaan proyek pemerintah, serapan administrasi anggaran umumnya merujuk pada pencairan dan realisasi pembayaran berdasarkan progres pekerjaan yang tercatat dalam dokumen pelaksanaan kegiatan. Sementara kondisi fisik riil proyek di lapangan baru dapat dipastikan melalui pemeriksaan langsung terhadap volume, mutu dan keberadaan pekerjaan.
Tingginya realisasi belanja juga tidak selalu berarti seluruh pekerjaan telah selesai sempurna secara fisik, terutama bila proyek masih berada dalam masa pelaksanaan ketika bencana terjadi.
Sejumlah titik proyek disebut mengalami perubahan kondisi setelah badan jalan terendam, rabat beton tertutup lumpur dan kawasan bantaran sungai diterjang arus banjir. Selain infrastruktur jalan dan pengaman sungai, sejumlah pekerjaan rehabilitasi gedung juga disebut berpotensi terdampak genangan dan kelembaban pascabanjir.
Sekretaris LSM Transparency, Saiful Lubis, menilai proyek-proyek yang terdampak banjir tetap perlu diverifikasi secara terbuka agar kondisi fisiknya sesuai dengan realisasi anggaran yang tercatat.
“Serapan anggaran memang bisa tercatat tinggi secara administrasi, tetapi kondisi fisik di lapangan tetap harus dipastikan. Apalagi banyak proyek dikerjakan mendekati akhir tahun lalu datang banjir besar,” kata Saiful.
Menurutnya, proyek seperti jalan lingkungan, rabat beton, tanggul, bronjong hingga rehabilitasi gedung menjadi jenis pekerjaan yang paling rawan mengalami perubahan fisik akibat arus banjir dan sedimentasi lumpur.
Pembahasan LKPJ tahun ini dinilai menjadi momentum penting untuk menguji apakah tingginya serapan APBK benar-benar sejalan dengan kondisi fisik proyek di lapangan.
(Kamalruzamal)
