Lampumerahnews.id
Banda Aceh - Meningkatnya skor kebebasan sipil dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2025 menjadi sinyal membaiknya ruang kritik publik di Aceh setelah beberapa tahun terakhir sempat diwarnai penurunan kualitas demokrasi dan tensi politik lokal.
Data Badan Pusat Statistik mencatat nilai kebebasan sipil Aceh mencapai 86,96 poin, tertinggi dibanding indikator demokrasi lainnya. Capaian itu ikut mendorong Aceh menjadi provinsi dengan indeks demokrasi tertinggi di Sumatera pada tahun 2025.
Aspek kebebasan sipil dalam penilaian IDI mencakup kebebasan berpendapat, hak politik warga, kebebasan berkumpul hingga keterlibatan masyarakat dalam kehidupan pemerintahan.
Bagi Aceh, angka tersebut cukup menarik perhatian mengingat daerah itu memiliki sejarah panjang konflik dan dinamika politik pasca perdamaian Helsinki. Ruang kritik publik, kebebasan berekspresi hingga aktivitas organisasi masyarakat selama ini kerap menjadi sorotan dalam pembahasan demokrasi daerah.
Dalam beberapa tahun terakhir, suara kritik terhadap pelayanan pemerintah maupun kebijakan publik mulai lebih terbuka, terutama di media sosial dan forum-forum masyarakat. Diskusi soal pelayanan publik, bantuan sosial, pendidikan hingga kebijakan daerah kini lebih sering muncul secara terbuka dibanding sebelumnya.
Stabilitas politik Aceh yang mulai membaik juga ikut mempengaruhi iklim demokrasi daerah. Ketegangan politik lokal yang sebelumnya cukup terasa perlahan mereda, sementara partisipasi masyarakat dalam isu pemerintahan mulai meningkat.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh Munawar mengatakan peningkatan indeks demokrasi Aceh dipengaruhi partisipasi masyarakat serta keterbukaan pemerintah dalam menjaga iklim demokrasi daerah.
“Alhamdulillah, capaian ini menunjukkan bahwa demokrasi di Aceh berjalan semakin baik. Partisipasi masyarakat, keterbukaan pemerintah, serta kerjasama semua pihak menjadi faktor penting dalam peningkatan ini,” kata Munawar di Banda Aceh, Jumat.
Meski demikian, peningkatan kebebasan sipil tersebut dinilai masih perlu diikuti dengan perbaikan pelayanan publik, keterbukaan informasi pemerintah serta pendidikan politik masyarakat supaya kenaikan demokrasi tidak hanya terlihat dalam angka, tetapi juga benar-benar dirasakan warga dalam kehidupan sehari-hari.
(Kamalruzamal)
