JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPP KSPSI) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) II yang bertemakan "Kolaborasi Gerakan Buruh dan Gerakan Koperasi dalam Mewujudkan Keadilan Sosial." Kamis (12/2/2026).
Acara yang berlangsung di Lagoon Garden Hall, Hotel Sultan, Jakarta ini mengusung agenda utama konsolidasi organisasi.
Berdasarkan surat undangan resmi yang ditandatangani oleh Ketua Umum Moh. Jumhur Hidayat dan Sekretaris Jenderal Arif Minardi, kegiatan ini merupakan amanat dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.
Dalam sambutannya Ketua DPP KSPSI, Jumhur Hidayat, meminta perhatian pemerintah dan DPR untuk memberikan hidup layak bagi guru-guru honorer yang upahnya di bawah UMR. Hal ini disampaikan dalam acara yang dihadiri oleh berbagai tokoh, termasuk Direktur Ailo untuk Indonesia dan Timor Leste, Ibu Sim Rinsing, dan tokoh perfilman dan artis Indonesia.
Jumhur juga menekankan pentingnya penggantian Undang-Undang Cipta Kerja dengan Undang-Undang Kerja yang baru dan adil bagi semua pihak.
"Kita ingin memastikan gagasan baik itu betul-betul hadir tidak terlalu lama," katanya.
Selain itu, Jumhur juga mengapresiasi komitmen Profesor Dasco untuk menyegerakan terbitnya Undang-Undang yang adil bagi buruh dan pekerja.
"Insyaallah, Profesor Dasco akan menularkan kebaikan itu bagi anggota yang lain," katanya.
Ia pun berharap pemerintah dan DPR dapat segera mengambil tindakan untuk memberikan hidup layak bagi guru-guru honorer dan mewujudkan Undang-Undang yang adil bagi semua pihak.
Sementara Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan rasa optimisme yang kuat terhadap masa depan ekonomi Indonesia yang semakin maju dan mandiri. Hal ini disampaikannya setelah melihat semangat persatuan dari berbagai Serikat Pekerja yang kini bergerak selaras demi kepentingan kemajuan bangsa, bukan sekadar kepentingan kelompok.
Menurut Dasco, kesejahteraan pekerja tidak dapat dipisahkan dari penguatan sistem perekonomian nasional yang saat ini tengah digenjot oleh Pemerintah dan DPR dengan prinsip "tidak ada satu pun rakyat yang tertinggal."
Dalam keterangannya, Dasco menyoroti strategi pemerintah yang menyeimbangkan pembangunan pedesaan dengan industrialisasi perkotaan. Salah satu langkah konkretnya adalah perlindungan harga gabah bagi petani.
"Pemerintah telah menetapkan harga gabah Rp6.500/kg dengan sanksi tegas bagi yang membeli di bawah harga tersebut. Ini penting agar masyarakat desa memiliki daya beli yang cukup," ujar Dasco.
Langkah ini sejalan dengan target Swasembada Pangan pada tahun 2025. Selain itu, pemerintah tengah memacu pembangunan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di lebih dari 82.000 lokasi yang ditargetkan rampung pada tahun 2026.
Koperasi ini diharapkan menjadi motor pemberdayaan ekonomi rakyat dan melibatkan para pekerja di daerah.
Dasco menjelaskan bahwa program strategis seperti Makanan Bergizi Gratis akan menggelontorkan dana ke tingkat ekonomi akar rumput di seluruh penjuru tanah air.
"Dengan meningkatnya daya beli lebih dari 130 juta jiwa masyarakat desa, permintaan barang akan naik. Hal ini otomatis akan memacu aktivitas industri di perkotaan dan memperluas ketersediaan lapangan kerja," tambahnya.
Meski optimis, Dasco mengakui bahwa tantangan industrialisasi tidaklah kecil, terutama terkait hambatan birokrasi dan regulasi yang masih tumpang tindih. Namun, ia menegaskan bahwa Presiden terus melakukan pemantapan regulasi untuk mempercepat proses industrialisasi tersebut.
Menutup pernyataannya, Dasco menekankan pentingnya ruang dialog dalam negara demokrasi. Ia menyambut baik masukan dari semua pihak, baik dari sisi pekerja maupun pengusaha.
"Ini namanya negara demokrasi. Yang boleh bersuara bukan hanya buruh, tapi pengusaha juga. Pak Presiden ingin mendengar masukan dari semuanya demi kemajuan bersama," pungkasnya.
Ditempat yang sama Ferry Juliantono Menteri Koperasi menekankan pentingnya peran koperasi dalam perekonomian nasional. Menurutnya, koperasi adalah badan usaha yang didasarkan pada asas kekeluargaan dan merupakan soko guru perekonomian nasional.
"Koperasi adalah badan usaha yang bergerak di sektor produksi, distribusi, industri, dan perkreditan," katanya
"Koperasi memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi, seperti memiliki pabrik-pabrik tekstil, garmen, dan bank."
Ferry juga menyebutkan bahwa koperasi sejalan dengan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat, seperti kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong-royong.
"Koperasi adalah salah satu contoh nyata dari nilai-nilai tersebut," katanya.
Namun, Ferry juga menyinggung tentang dampak negatif dari kebijakan IMF pada tahun 90-an yang memaksa pemerintah untuk menjalankan resep IMF, sehingga koperasi-koperasi mengalami kesulitan.
"Kita harus belajar dari pengalaman masa lalu dan memperkuat koperasi-koperasi kita," imbuhnya
Ferry mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam memperkuat koperasi dan meningkatkan peranannya dalam perekonomian nasional.
"Kita harus bekerja sama untuk mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan rakyat," Tutupnya
