Lampumerahnews.id
Jakarta -Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, merespons polemik ribuan sertifikat tanah milik warga Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang diblokir sejak 2019. Menurut dia, penyelesaian tersebut akan menunggu Kodam Jaya. (5/12).
Ini disampaikan Politisi Golkar tersebut dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pindana Pertanahan (PSKP) Direktorat Jenderal (Ditjen) Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Tahun 2025 di Jakarta, Rabu (3/12/2025). "Ya penyelesaian nunggu dengan Kodam Jaya dong. Ya, makanya kita nunggu dari Kodam Jaya," tutur Nusron.
Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan mendalami permasalahan tersebut. Sehingga, dia belum menjelaskan secara detail langkah apa yang akan diambil Pemprov DKI. “Sunter nanti kami dalami,” ucap Pramono saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (2/12/2025).
Untuk diketahui, ribuan warga Sunter Jaya sebelumnya mendatangi Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Administrasi Jakarta Utara pada Rabu (26/11/2025) untuk memprotes pemblokiran sertifikat tanah mereka. Sertifikat yang sudah lama mereka pegang tiba-tiba tidak bisa digunakan untuk keperluan apa pun, membuat warga merasa dirugikan.
Salah satunya, anggota DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah, mengaku terdampak pemblokiran. “Saya sebagai Anggota Dewan tiga kali saya gadaikan sertifikat saya, laku. 2024 sertifikat saya tidak bisa digadaikan,” ujar Ida disambut sorakan massa.
Kepala Kantah Kota Administrasi Jakarta Utara Sontang Manurung menjelaskan, pemblokiran tersebut dilakukan oleh Kodam Jaya pada 2019, bukan oleh BPN
