JAKARTA — Pendiri Aliansi Papua Penuh Damai (PAPEDA) Petrodes Mega Keliduan, S,Sos ., mengapresiasi sikap Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam menyikapi polemik pemutaran film dokumenter _Pesta Babi_ yang memicu perdebatan publik.
Sebagai anak Papua dan mantan pimpinan organisasi mahasiswa Universitas Cenderawasih, Petrodes menilai pernyataan Yusril mencerminkan kedewasaan dan tanggung jawab kenegaraan.
“Tentu nya saya sebagai anak Papua mengapresiasi sikap Bapak Yusril Ihza Mahendra selaku Menko yang memiliki tanggung jawab strategis dalam mengoordinasikan urusan hukum, HAM, imigrasi, pemasyarakatan, serta stabilitas tata kelola negara dalam bingkai demokrasi dan konstitusi RI,” ujar Mega sapaan akrabnya, dalam keterangan tertulisnya, (15/5/2026).
Menurutnya, pernyataan Yusril yang menegaskan pemerintah tidak anti kritik sekaligus membuka ruang diskusi publik secara demokratis menunjukkan negara hadir sebagai penjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi, stabilitas nasional, dan persatuan bangsa.
Sebagai anak Papua, ia menegaskan tanah Papua membutuhkan ruang dialog yang sehat, terbuka, dan penuh penghormatan terhadap nilai kemanusiaan. Ia mengakui kritik terhadap pembangunan adalah bagian dari demokrasi.
“Namun pada saat yang sama, Papua juga tidak boleh terus-menerus dijadikan arena pembentukan opini yang berpotensi memperuncing konflik sosial, politik, maupun sentimen terhadap negara,” katanya.
Mega menilai sikap Yusril mencerminkan pendekatan negarawan: demokratis dalam menerima kritik, tetapi tetap tegas menjaga keutuhan nasional, stabilitas negara, dan masa depan pembangunan Papua dalam bingkai NKRI.
Ia mengimbau Pemerintah Pusat, Panglima TNI, Kapolri, elit politik Papua, aktivis, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta seluruh rakyat Indonesia untuk melihat persoalan ini secara jernih, objektif, dan penuh tanggung jawab kebangsaan.
“Papua jangan terus dipandang hanya dari sudut konflik dan kecurigaan politik. Papua harus dilihat sebagai bagian penting dari masa depan Indonesia yang membutuhkan keadilan pembangunan, penghormatan terhadap masyarakat adat, ruang demokrasi yang sehat, serta stabilitas nasional yang tetap terjaga,” tegasnya.
Dia pun mengingatkan agar tidak ada pihak yang membangun narasi ekstrem, baik melalui pembungkaman maupun propaganda yang dapat memperkeruh keadaan dan meminta kepada anggota DPR - DPD RI Dapil Papua, untuk segera memfasilitasi diskusi atau dialog terkait dengan isu yang ada dalam pemutaran Film ini .
“Yang dibutuhkan Papua hari ini bukan pertarungan kepentingan, melainkan kehadiran negara, dialog yang dewasa, dan persatuan nasional untuk membangun tanah Papua secara bermartabat, adil, dan berkelanjutan, serta pentingnya diskusi atau dialog terkait isu yang ada dalam pemutaran Film ini ." pungkasnya.
