ACEH TAMIANG — Kerusakan jalan provinsi dan ancaman longsor di sejumlah wilayah Aceh Tamiang mulai mendapat perhatian Pemerintah Aceh setelah akses masyarakat di kawasan tengah hingga pesisir dilaporkan semakin rawan terganggu pascabanjir bandang 2025 lalu.
Wakil Gubernur Aceh, Fadlullah, turun langsung meninjau sejumlah titik kritis infrastruktur dan kawasan rawan bencana di Aceh Tamiang, Selasa (12/5/2026), menyusul surat resmi yang dikirim Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang terkait kondisi jalan provinsi dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Tamiang.
Bupati Aceh Tamiang, Armia Pahmi, mengatakan respon cepat Pemerintah Aceh menjadi harapan bagi masyarakat yang selama ini mengeluhkan kerusakan jalan dan meningkatnya risiko bencana lingkungan.
“Kami sangat menghargai gerak cepat Pemerintah Aceh. Surat yang kami layangkan baru saja diterima tanggal 8 Mei, dan hari ini Pak Wagub sudah berada di sini,” ujar Armia Pahmi.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau Jalan Simpang Empat Upah–Rantau yang menjadi jalur utama transportasi masyarakat wilayah tengah hingga pesisir Aceh Tamiang. Wagub juga melihat langsung lokasi longsor di kawasan Bukit Suling, Kecamatan Rantau.
Fadlullah mengakui anggaran Rp5 miliar dalam APBA 2026 belum mencukupi untuk menangani kerusakan jalan provinsi sepanjang 15,11 kilometer hingga perbatasan Sumatera Utara.
“Penanganan jalan ini akan menjadi prioritas utama pada anggaran tahun 2027. Untuk tahap awal di tahun ini, pengerjaan akan difokuskan pada titik-titik kerusakan terparah agar akses masyarakat tidak terputus,” kata Fadlullah.
Selain persoalan infrastruktur jalan, kunjungan tersebut juga membahas pengelolaan dan konservasi DAS Tamiang yang dinilai menjadi faktor penting dalam upaya mengurangi risiko banjir bandang dan bencana hidrometeorologi di Aceh Tamiang.
Wakil Bupati Aceh Tamiang, Ismail, mengatakan pemerintah daerah akan terus mengawal realisasi penanganan jalan provinsi dan konservasi lingkungan agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat.
Kerusakan jalan serta persoalan DAS Tamiang selama ini menjadi perhatian warga karena mempengaruhi mobilitas masyarakat sekaligus meningkatkan ancaman banjir dan longsor di sejumlah kawasan Aceh Tamiang.
(Kamalruzamal)
