Aceh Tamiang - Di tengah proses pemulihan pascabanjir di Aceh Tamiang, persoalan kesejahteraan guru PPPK paruh waktu kembali mencuat. Pemerintah daerah memang telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp10 miliar, namun kondisi di lapangan menunjukkan kebutuhan para guru masih belum sepenuhnya terjawab.
Isu ini mengemuka dalam Konferensi PGRI ke-23 Kabupaten Aceh Tamiang yang berlangsung di FN Kafe Kampung Dalam, Sabtu (25/4/2026). Di balik agenda organisasi, perhatian tertuju pada nasib tenaga pendidik yang tetap menjalankan tugas di tengah keterbatasan.
Wakil Bupati Aceh Tamiang, Ismail, menyebut pemerintah daerah terus berupaya mencari solusi terbaik, meski belum bisa sepenuhnya memenuhi harapan para guru.
“Pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan akan terus bersinergi mencari solusi agar kesejahteraan guru dapat terpenuhi,” ujarnya.
Alokasi anggaran tersebut, menurutnya, menjadi langkah awal untuk menjawab kebutuhan guru PPPK paruh waktu. Ia juga meminta para guru bersabar sambil menunggu kebijakan lanjutan yang lebih komprehensif.
Di lapangan, peran guru PPPK tidak bisa dianggap kecil. Mereka tetap mengajar di tengah kondisi sekolah yang belum sepenuhnya pulih, bahkan ikut menjaga keberlanjutan proses belajar setelah banjir melanda sejumlah wilayah di Aceh Tamiang.
Ketua PGRI Aceh, Al Munzir, menegaskan bahwa organisasi akan terus mendorong perhatian terhadap kesejahteraan guru.
Sementara itu, Ketua PGRI Aceh Tamiang, M. Nurdin, menilai peran guru dalam masa bencana hingga pemulihan menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk lebih serius memperhatikan nasib tenaga pendidik.
Dengan kondisi yang masih berjalan bertahap, kesejahteraan guru PPPK di Aceh Tamiang diperkirakan tetap menjadi sorotan. Di satu sisi, mereka menjadi ujung tombak pendidikan saat krisis, namun di sisi lain, harapan terhadap kebijakan yang lebih berpihak masih terus ditunggu.
,(Kamalruzamal)
