BANDA ACEH — Penurunan drastis anggaran Jaminan Kesehatan Aceh dari sekitar Rp806 miliar menjadi hanya sekitar Rp114 miliar memicu konflik terbuka antara legislatif dan eksekutif di Aceh. Di tengah kebutuhan layanan kesehatan yang masih tinggi, perubahan tajam ini menimbulkan tanda tanya serius terkait transparansi dan berpotensi mengganggu keberlanjutan pembiayaan layanan bagi masyarakat.
Kisruh ini mencuat dalam rapat dengar pendapat di Gedung DPRA pada Selasa (28/4/2026), saat angka anggaran disebut berubah tanpa pembahasan bersama. Dari sebelumnya sekitar Rp806 miliar, turun menjadi Rp549 miliar, hingga kini tersisa sekitar Rp114 miliar.
“Pembahasan dengan kami sebelumnya sekitar Rp700 miliar lebih, bahkan yang diinput mencapai Rp806 miliar, tapi di SIPD tercatat Rp549 miliar. Sekarang tinggal Rp114 miliar. Ini pertanyaannya, siapa yang rampok uang JKA ini,” kata Ketua DPRA Zulfadhli, seperti dikutip dari AJNN.
Ia menegaskan legislatif tidak dilibatkan dalam perubahan tersebut. “Kami tidak pernah dilibatkan. Ini dipotong sepihak. Bahkan kami tidak tahu siapa yang menjegal,” ujarnya.
Perubahan angka ini memunculkan dugaan masalah tata kelola anggaran, terutama jika tidak melalui mekanisme perubahan APBA. DPRA juga mengaitkan kondisi ini dengan kebijakan transfer ke daerah untuk penanganan bencana, namun tanpa penjelasan resmi, arah pengalihan anggaran masih belum jelas.
Selain JKA, sorotan juga mengarah pada program lain seperti Rumah Dhuafa yang disebut ikut mengalami pengurangan dari rencana awal. Hal ini memperkuat kekhawatiran adanya tekanan fiskal atau perubahan prioritas anggaran yang belum disampaikan secara terbuka ke publik.
Hingga kini, Pemerintah Aceh belum memberikan klarifikasi terkait alasan penurunan anggaran, mekanisme pengalihan, maupun langkah menjaga keberlanjutan layanan kesehatan di daerah.
(Kamalruzamal)
