-->
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIBqT-OUa9jEiq7Y9uWvEHU21SukZMSTRfLaLx0KdplJ_yfjH-i7OPr8bce05ALbCWpWjujNUD4MVagpNnbneabAIH3qHmMkP-uGzdd_my4I7drwKvgG1F_ZM7b6R7CieebuQjCxQJ8TI3mYiVWyF-TSJ7KX9lE3xDHHZlwljYMKhxPV41s9zoOtqn0Tk/s1350/1001703115.png"

Pemprov DKI Jakarta Raih Arkarya Wiwarta Prajanugraha 2025

lampumerahnews
Senin, 15 Desember 2025, 18.14 WIB Last Updated 2025-12-15T11:14:50Z

 


Lampumerahnews.id 

Jakarta-Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meraih penghargaan Arkarya Wiwarta Prajanugraha 2025 sebagai Badan Publik Terbaik Nasional dalam kegiatan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dan Launching Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (15/12). 


Pemprov DKI Jakarta mencatatkan nilai 99,45 dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik, melampaui Kepolisian Republik Indonesia yang memperoleh nilai terdekat sebesar 98,90, capaian tersebut mengantarkan DKI Jakarta sebagai peringkat pertama dalam kategori Badan Publik Pemerintahan Provinsi.


Penghargaan diterima oleh Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno. Menurutnya, capaian tersebut menegaskan konsistensi Pemprov DKI dalam menjaga keterbukaan informasi publik selama delapan tahun berturut-turut.


“Alhamdulillah, Jakarta kembali meraih penghargaan keterbukaan informasi publik. Tidak hanya di tingkat nasional, Provinsi DKI Jakarta juga mencatatkan nilai tertinggi, yang menunjukkan bahwa transparansi saat ini telah menjadi kebutuhan nyata bagi masyarakat," ujarnya.

 

Wagub Rano menjelaskan, selama sepuluh bulan terakhir, Pemprov DKI secara konsisten melakukan konferensi pers APBD agar masyarakat, khususnya para pembayar pajak, memahami secara jelas pemanfaatan dana pajak. Ia menyebut upaya itu merupakan bagian dari komitmen keterbukaan publik yang akan terus diperkuat dan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang.


“Penghargaan ini merupakan bukti komitmen kuat Pemprov DKI Jakarta dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat,” imbuhnya.

 

Wagub Rano menegaskan, keterbukaan informasi menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan dipercaya publik. Hal ini sejalan dengan visi Jakarta sebagai kota global yang mengedepankan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.


Untuk memperkuat komitmen tersebut, Pemprov DKI terus menghadirkan berbagai inovasi dan strategi keterbukaan informasi. Salah satunya melalui integrasi lintas platform, di mana lebih dari 300 layanan publik pusat dan daerah kini terhubung dalam satu portal utama, yaitu www.jakarta.go.id. Layanan ini mencakup administrasi kependudukan, perpajakan, perizinan usaha, layanan kesehatan, hingga transportasi.

 

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga melakukan penguatan Super Apps JAKI dengan menghadirkan ratusan fitur baru, seperti notifikasi pajak dan peta fasilitas publik. Aplikasi ini terintegrasi langsung dengan sistem Customer Relationship Management (CRM) Jakarta, sehingga memungkinkan tindak lanjut laporan warga dilakukan secara lebih cepat dan responsif.


Upaya lain dilakukan melalui penguatan Satu Data Jakarta yang terintegrasi dengan Portal Satu Data Indonesia. Integrasi ini untuk memastikan keselarasan data dan meningkatkan transparansi informasi publik. Satu Data Jakarta dikelola melalui kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) RI dalam penguatan statistik sektoral, serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI guna menjamin keamanan data publik. Saat ini, sebanyak 4.795 set data dari 53 organisasi perangkat daerah dikelola dan dilengkapi dengan chatbot berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk memudahkan masyarakat mengakses data dan informasi secara cepat dan interaktif.


 Dalam aspek pengelolaan anggaran, Pemprov DKI terus memperkuat transparansi melalui keterbukaan akses publik terhadap sistem pengadaan, seperti SPSE, SIRUP, E-Katalog, dan P3DN. Masyarakat dapat memantau proses pengadaan secara terbuka, termasuk realisasi anggaran yang disajikan secara real-time melalui dashboard keuangan Pemprov DKI Jakarta. Selain itu, proses rekrutmen Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) diumumkan secara transparan melalui kanal resmi jakarta.go.id/loker.


Tidak hanya berfokus pada sistem dan teknologi, Pemprov DKI juga mendorong literasi dan pemberdayaan publik melalui berbagai media kreatif. Edukasi mengenai hak atas informasi dan pencegahan disinformasi disampaikan melalui Komik OKESIP, Podcast Rabu Belajar, serta kanal Jalahoaks. Program literasi digital rutin, seperti #30DetikNgertiPPID dan Kamus PPID, turut dikembangkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.


Selain itu, Pemprov DKI aktif melakukan roadshow sosialisasi keterbukaan informasi publik hingga tingkat RT/RW, serta menjalin kolaborasi dengan komunitas lokal, sekolah, dan media guna meningkatkan partisipasi warga. Salah satunya melalui kolaborasi dalam podcast End-Game pada ajang Jakarta Innovation Day.

 

"Melalui berbagai langkah tersebut, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk terus memperkuat keterbukaan informasi sebagai bagian dari pelayanan publik yang inklusif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan warga Jakarta," pungkas Wagub Rano.




kipray

Komentar

Tampilkan

Terkini