Lampumerahnews.id
Jakarta - Paska unjuk rasa yang di gelar oleh Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh TKBM Indonesia, Ketua Umum SBSI 92 bersama Ketua Forum Koperasi TKBM se Sumetera Agoes Budianto gelas diskusi Kontrol (kopi ngobrol).
Ngopi dan Ngobrol malam hari yang di adakan di Kedai Kopi di bilangan Pasar Baru, Jakarta Pusat membahas apa yang menjadi pemicu aksi para pekerja , para buruh bongkar muat di Pelabuhan seluruh Indonesia. (9/12)
Agoes Budianto mangatakan " Kemarahan para buruh bongkar muat di pelabuhan seluruh Indonesia hari ini adalah regulasi yang telah di sepakati bertahun-tahun lama nya tapi justru malah di langgar, sesuai dengan SKB 2 Dirjen dan 1 Deputi yang jelas-jelas menyatakan setiap pelabuhan hanya ada satu koperasi, tapi justru malah lahir koperasi tandingan , bukan hanya 1 tapi malah ada 4 koperasi di dalam pelabuhan, contohnya di Padang dan probolinggo, melihat hal ini justru malah seperti memecah belah antar sesama buruh. Semestinya pemerintah itu menjaga keberadaan koperasi yang sudah berdiri sejak 30 tahun, seperti hal nya yang di sampaikan oleh Bung Hatta, Koperasi adalah soko guru ekonomi kerakyatan, bukan malah jadi tumpang tindih begini. " Papar Agoes dalam diakusi Kontrol.
"Kami , Koperasi TKBM mandiri , kami pun bisa memberikan fasilitas hunian layak untuk para buruh dan anggota kami dari hasil keringat kami sendiri, kami ini sangat memikirkan seluruh anggota baik itu buruh maupun pengurus , jangan lah memecah belah keberadaan kami , justru tiga Kementerian yakni Kementerian Koperasi. Kementerian Perhubungan dan Kementerian Tenaga Kerja menjaga kami sebagai pembina bukan malah membuat kegagalan, kami ini berdiri secara mandiri tidak merepotkan pemerintah , biarkan kami tetap berjalan sesuai regulasi dan Peraturan yang sudah berjalan , bukan malah regulasi di langgar ,"lanjut Agoes .
Di sisi lain Sunarti, Ketua Umum SBSI 92 yang juga ikut dalam aksi bersama ribuan para buruh bongkar muat menyampaikan pandangan nya terkait diskriminatif sebuah kementerian di Negara ini.
" Saya prihatin dengan kementerian perhubungan, kemarin saat kami aksi dan di suruh menunggu sampai sore hari agar dapat berdiskusi langsung dengan Menteri ataupun wakil menteri kami hanya bisa bertemu dengan Dirjen Hubungan Laut, itu pun dengan adanya tawar menawar berapa orang yang akan ikut masuk untuk bertemu dengan Dirjen, seperti menawar harga cabai di pasar, dari tiga akhirnya 10 orang yang bisa ikut masuk untuk menyampaikan apa yang menjadi tuntutan aksi. " Ungkap Sunarti.
Sunarti pun menyayangkan sikap kementerian perhubungan saat massa aksi menyambangi Dirjen.
" Saya heran dengan sikap Dirjen, di saat Ketua Umum inkop bicara dengan nya tapi gestures nya seperti menyepelekan, cengas cengesan. Kami ini rakyat, mereka itu pembantu presiden yang harusnya menerima kami dengan baik, bukan malah seperti itu, apa karena kami ini hanya lah buruh? ..... " Tanya Sunarti.
Ya, kami jadi menyimpulkan adanya diskriminasi antara kaum buruh dan stekholder, bisa kita tengok bila ada kegiatan pun susah sekali petinggi ini di undang kehadiran tapi bila yang punya uang undang pasti mereka datang, "Sahut Agoes.
Di akhir sesi diskusi Sunarti dan Agoes menyimpulkan regulasi SKB 2 Dirjen 1 Deputi di upgrade menjadi SKB 3 Menteri agar landasan hukum nya lebih tinggi.
SKB ini kan hanya dua Dirjen dan satu Deputi, lebih pas lagi bila SKB ini menjadi SKB 3 Menteri, yaitu Menteri Perhubungan, Menteri Koperasi dan Menteri Ketenagakerjaan.
