Lampumerahnews.id
Jakarta - Polemik rencana pengalihan lokasi pembangunan pabrik hilirisasi kelapa memunculkan ketegangan baru antara Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dan kementerian terkait. Bupati Indragiri Hilir, H. Herman, akhirnya mengeluarkan pernyataan terbuka yang menegaskan penolakan keras terhadap keputusan tersebut.
Dalam pernyataannya Selasa, 18 November 2025 kemarin, Bupati Herman menegaskan bahwa Inhil bukan hanya layak, melainkan merupakan daerah paling memenuhi syarat secara faktual untuk pembangunan industri hilirisasi kelapa.
“Kabupaten Indragiri Hilir adalah Negeri dengan hamparan kelapa terluas di Indonesia bahkan dunia. Secara nyata memenuhi seluruh persyaratan sebagai daerah yang sangat layak untuk pembangunan pabrik hilirisasi kelapa,” tegas Herman , melalui siaran pers nya, baru-baru ini.
Pernyataan ini tidak muncul tanpa alasan. Selama bertahun-tahun, Inhil menjadi pusat produksi kelapa nasional yang menopang pasokan bahan baku bagi berbagai industri. Namun ketika kesempatan pembangunan pabrik hilirisasi muncul, pemerintah pusat justru mengalihkan lokasi ke daerah lain, sebuah langkah yang dipandang tidak adil dan tidak berdasarkan kajian objektif terhadap potensi dan kebutuhan daerah.
Herman menyampaikan bahwa masyarakat Inhil memiliki hak yang sama untuk mendapatkan prioritas pembangunan, apalagi mengingat kontribusi besar daerah ini dalam sektor perkelapaan nasional.
“Kami meminta agar kementerian meninjau ulang keputusan tersebut secara objektif dan berkeadilan,” ujarnya.
Menurutnya, jika pemerintah pusat konsisten dengan agenda pemerataan pembangunan dan penguatan industri berbasis potensi daerah, maka tidak ada alasan untuk mengabaikan Inhil, wilayah dengan rekam jejak, kapasitas produksi, dan kesiapan lahan yang jauh lebih matang dibandingkan daerah lain.
Protes terbuka ini sekaligus memperkuat dugaan publik bahwa keputusan pengalihan lokasi hilirisasi tidak sepenuhnya berbasis data teknis, melainkan dipengaruhi kepentingan-kepentingan tertentu.
Di tingkat lokal, kekecewaan masyarakat semakin meluas karena pembangunan pabrik hilirisasi diyakini dapat meningkatkan nilai tambah kelapa, menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, memperbaiki harga di tingkat petani, serta mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah.
Tanpa hilirisasi langsung di wilayahnya, petani Inhil dikhawatirkan kembali menjadi korban ketidakadilan dalam rantai pasok kelapa nasional.
Pernyataan tegas ini menjadi sinyal bahwa Pemerintah Kabupaten Inhil tidak akan tinggal diam. Protes terbuka seorang kepala daerah menunjukkan bahwa ada sesuatu yang sangat keliru dalam proses penentuan kebijakan.
Jika pemerintah pusat tetap memaksakan pemindahan proyek, bukan hanya potensi ekonomi yang hilang, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap komitmen keadilan pembangunan nasional.
