Lampumerahnews.id
Jakarta - Komisi Informasi Pusat gelar diskusi Keterbukaan Informasi Nasional, Komisi Informasi (KI) Pusat Republik Indonesia menggelar Forum Diskusi dengan tema "Kehadiran dan Keberadaan serta Tantangan Komisi Informasi Pusat RI". Kegiatan ini berlangsung di Aula Komisi Informasi Pusat, pada Rabu (30/4/2025).
"Hari Keterbukaan Informasi Nasional yang di peringati pada 30 April setiap tahun nya ini di mulai pada tahun 2008 yang lalu, di mana kami Komisi Informasi Pusat telah menunggu pemerintah menetapkan sebagai hari keterbukaan informasi ini menjadi Hari Nasional , kalau pemerintah mengesahkan artinya pemerintah harus siap memberikan komitmen keterbukan informasi publik untuk kepentingan publik , ini yang selalu kita gaungkan, kemudian literasi publik, komitmen badan publik, literasi publik sampai sekarang, program prioritas nasional atau program prioritas kita seperti Index keterbukan informasi publik kita masih sedang-sedang saja , yang kedua, penyelesaian sengketa informasi masih menyisahkan banyak hal." Kata Donny Yoesgiantoro, ketua Komisi Informasi Pusat .
Sebagai pejabat publik yang di pilih oleh DPR RI komisi Satu, Komisi Informasi Pusat mestinya di libatkan di setiap isu-isu Nasional yang nantinya akan memberikan literasi kepada publik.
"Target Prioritas Nasional mengenai rencana undang-undang, revisi undang-undang , atau literasi publik dan mengenai masalah hari keterbukaan publik kita laporkan semua, bila Presiden memanggil KI Pusat kami siap, karena di Negara Demokrasi ini semua orang bisa bersuara dan mempunyai hak serta kesempatan untuk meminta informasi."ungkap nya.
Di sisi lain Romanus Ndau , Anggota KIP Tahun 2018-2022 ikut menanggapi soal keterbukaan informasi.
"Menanggapi soal hari keterbukaan informasi hari ini kita bisa lihat korupsi gila-gilaan, untuk menyelamatkan anggaran dan aset-aset negara, kita semua harus berpartisipasi, negara kuat bukan hanya untuk segelintir orang atau oligarki tapi semua masyarakat nya ikut serta berpartisipasi dalam keterbukaan informasi, salah satunya masalah efisiensi kemarin, lalu danatara , ini semua korban dari ketutupan informasi, bila Presiden komitmen untuk memberantas korupsi untuk mendorong efisiensi anggaran untuk menyelamatkan Negara itu perlu membuka Informasi Publik,"paparnya.
Dia juga titip pesan untuk Presiden untuk bersungguh-sungguh memberantas korupsi dengan membuka keterbukaan informasi.
" Saya titip pesan kepada presiden untuk sungguh-sungguh memberantas korupsi yaitu dengan keterbukaan informasi, undang-undang TNI masih menjadi misteri, tanyakan ke TNI dan komisi 1, sudah cukup lama bangsa ini bermain-main "life service keterbukaan contoh undang-undang Cipta kerja, banyak sekali undang-undang yang baru saja di syahkan kemudian di yudisial review , itu semua experisi masyarakat tidak terlibat, korupsi bisa di berantas dan aset-aset negara bisa di selamatkan bila membuka ruang untuk keterbukaan informasi. " Ungkapnya.
Henny S Widyaningsih anggota KIP Tahun 2010-2013 menambahkan sebetulnya " memontum ini sudah ada di pemerintahan yang baru, kalau semua punya komitmen RI 1 selesai tuh satu kurikulum artinya semua harus terbuka, itu sebetulnya yang kita butuh tapi ini di mana jadi kok korupsi sudah di berantas, semua menteri nya bilang semua laporkan, kita buka tapi mana pada saat itu tidak ada sesi tentang keterbukaan informasi engga ada, tapi saya setuju istilah budaya tadi, keterbukaan informasi ada bukan nya ada di level bawah tehnis PPID saja , komitmen di menteri-menteri tidak ada, Presiden tinggal 1 sesi bicara di tempat itu semua terbuka, itu berarti perlu komisi informasi dengan jajaran, badan publik , masyarakat sipil, dan DPR semua nya bersatu untuk menyatakan itu dan momentum itu perlu di ciptakan, misalnya salah satu nya kasus skripsi mantan presiden , harusnya komisi informasi masuk kasih kaget publik, karena itu luar biasa, dan komentar-komentar liar banyak sekali, ini kan sudah kemana-mana dan ini momentum komisi informasi bicara, kasih ruang dan kasih kejutan dengan satu cara yaitu komitmen , 'imbuhnya .
