Lampumerahnews.id
ACEH TAMIANG – Kejelasan mekanisme honor dan kesejahteraan pimpinan serta tenaga pendidik dayah menjadi aspirasi yang disampaikan Forum Komunikasi Pimpinan Dayah (FKPD) kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Persoalan tersebut mengemuka dalam pertemuan silaturahmi dan temu ramah yang dihadiri Wakil Bupati Aceh Tamiang, Ismail, SE.I., di Aula Kementerian Haji (Kemenhaj) Aceh Tamiang, Kamis (22/10/2026).
Pertemuan yang berlangsung bertepatan dengan peringatan Hari Santri Nasional 2026 itu menjadi ruang bagi pimpinan dayah untuk menyampaikan berbagai kebutuhan dan tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan Islam. Selain persoalan honor, aspirasi yang disampaikan juga mencakup penguatan pelaksanaan Qanun Aceh dan peningkatan kualitas pendidikan dayah.
Bagi pimpinan dan tenaga pendidik dayah, mekanisme dukungan yang jelas dan berkelanjutan menjadi salah satu hal penting untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Karena itu, pertemuan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga membuka ruang pembahasan lebih lanjut mengenai aspirasi yang disampaikan.
Wakil Bupati Aceh Tamiang, Ismail, menyatakan bahwa berbagai masukan dari FKPD menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan pendidikan dayah ke depan.
“Berbagai aspirasi yang disampaikan menjadi masukan penting bagi kami. Kami berharap komunikasi yang terbuka, transparan, dan berkelanjutan terus terjalin antara pemerintah dan pimpinan dayah. Mari kita saling mendukung dan berkolaborasi dalam membangun pendidikan demi mencerdaskan anak bangsa,” ujar Ismail.
Ia menegaskan bahwa dukungan terhadap pendidikan dayah perlu dibangun melalui koordinasi yang baik dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, pembagian kewenangan, serta kemampuan anggaran daerah.
Selain kesejahteraan dan mekanisme honor, Ismail juga menyoroti pentingnya peningkatan layanan kesehatan di lingkungan dayah serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kedua aspek tersebut dinilai dapat mendukung kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dayah.
Sementara itu, Ketua FKPD Kabupaten Aceh Tamiang, Abi Hamdani, berharap pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap kesejahteraan pimpinan dayah melalui mekanisme dukungan yang jelas dan berkelanjutan.
FKPD, menurut peran yang diembannya, menjadi jembatan komunikasi antara pimpinan dayah dan pemerintah. Melalui forum tersebut, berbagai persoalan pendidikan dayah diharapkan dapat disampaikan dan dibahas bersama, sekaligus memperkuat ukhuwah di antara para pimpinan dayah.
Pertemuan itu turut diisi dengan penyampaian perspektif kebijakan dari Kementerian Agama, pemaparan program Dinas Pendidikan Dayah, masukan dan arahan Komisi V DPRK Aceh Tamiang, serta penyampaian aspirasi dari anggota FKPD.
Berbagai masukan tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai pengembangan pendidikan Islam di Aceh Tamiang. Namun, terkait mekanisme honor dan kesejahteraan pimpinan dayah, belum ada rincian keputusan baru yang disampaikan dalam informasi kegiatan tersebut.
Kejelasan mekanisme dukungan dan keberlanjutan program menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam menindaklanjuti aspirasi para pimpinan dayah. Komunikasi antara pemerintah daerah dan FKPD diharapkan terus berlanjut agar kebutuhan yang disampaikan dapat dibahas sesuai kewenangan, ketentuan yang berlaku, dan kemampuan anggaran daerah.
(Kamalruzamal)
