JAKARTA- Penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, perhatian warga tersita bukan hanya oleh kepulan kabut asap di lapangan, melainkan oleh beragam tanggapan dan pernyataan yang disampaikan oleh para pejabat daerah di kawasan tersebut.
Di tengah perjuangan memadamkan api dan dampak asap yang mengancam kesehatan masyarakat, sejumlah gubernur di wilayah Kalimantan mengeluarkan pernyataan publik yang memicu gelombang reaksi warga.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, menyatakan bahwa situasi karhutla di wilayahnya saat ini masih aman dan terkendali.
“Kualitas udara untuk Kalimantan Timur Alhamdulillah masih semua aman terkendali. Masih dalam kondisi aman, masih aman” ucapnya.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A. Paliwang, menekankan bahwa keterbatasan peralatan tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak bergerak memadamkan api.
“Kalau dibilang peralatan, pasti ada kurang. Tetapi dengan kekurangan itu kita jangan diam. Kita gunakan alat-alat yang kita miliki saja,” ucapnya.
Di daerah lain, tanggapan bernada berbeda juga muncul. Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, sempat melontarkan pertanyaan terkait aksi mahasiswa yang turun langsung memadamkan api di lapangan.
“Mahasiswa ada turun memadamkan api?,” tanyanya.
Di Kalimantan Selatan, Gubernur H. Muhidin menilai kondisi di wilayahnya belum masuk kategori parah dengan alasan tidak adanya helikopter pengebom air (water bombing) yang beroperasi pada hari tersebut.
“Kita meninjau bersama-sama ternyata tidak parah. Helikopter pun tidak ada hari ini, biasanya kalau parah helikopter itu ada. ini tidak ada berarti tidak parah” ucapnya.
Sedangkan Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menarik perhatian publik setelah mengucapkan seloroh, "Bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi.” ucapnya dengan nada canda
Bagi masyarakat yang terdampak langsung oleh kabut asap, respons pemerintah diharapkan tidak sekadar berupa imbauan atau klaim situasi kondusif semata. Warga membutuhkan langkah pemadaman yang terukur, keterbukaan informasi, serta jaminan perlindungan kesehatan yang nyata dari para pemangku kebijakan.
