Lampumerahnews.id
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) pada Kamis (22/10/2026). Peresmian itu dilakukan saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. (22/10).
Dewan baru ini merupakan transformasi dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang sebelumnya terbentuk. Transformasi ini bertujuan untuk memperkuat inklusi dan tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia.
Salah satu fokus utama DNKK adalah memperluas pembiayaan yang murah dan mudah diakses, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), untuk mensejahterakan rakyat.
Presiden Prabowo meresmikan langsung pembentukan dewan tersebut dengan pernyataan resmi:
"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Kamis 22 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan," ujar Prabowo.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, pembentukan dewan tersebut merupakan perubahan dari DNKI menjadi DNKK yang diatur melalui PP Nomor 42 Tahun 2026.
Menurut Airlangga, perubahan tidak hanya nama, tetapi juga orientasi. Jika sebelumnya hanya fokus pada kepemilikan rekening, kini diarahkan untuk kesejahteraan keuangan keluarga.
"Kalau Dewan Nasional Keuangan Inklusif hanya inklusifity hanya keterlibatan masyarakat mempunyai rekening tapi Bapak Presiden sudah mengubah orientasinya menjadi kesejahteraan keuangan keluarga," ujar Airlangga.
"Jadi kalau kita bicara ekonomi makro yang diluncurkan Pak Presiden di sini adalah keluarga per keluarga, ekonomi terkecil di masyarakat kita adalah ekonomi keluarga," tambahnya.
Struktur DNKK akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo sebagai Ketua, Airlangga Hartarto sebagai Ketua Harian, serta Wakil Ketua Harian yakni Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi, Gubernur BI Destry Damayanti, Mendagri Tito Karnavian, dan Menkeu Suahasil Nazara.
