Lampumerahnews.id
JAKARTA – Pemerintah secara resmi meluncurkan program Perlindungan Sosial bagi Sektor Informal Persampahan Indonesia dalam Deklarasi Nasional yang digelar di RDF Plant Rorotan, Jakarta Utara,Senin (10/8/2026).
Acara yang dihadiri sekitar 150 peserta ini dipimpin langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Moh. Jumhur Hidayat, Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli, dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Turut hadir Dirut BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat dan perwakilan UNDP.
Momen penting kegiatan adalah penyerahan simbolis kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada perwakilan pekerja sektor informal persampahan. Program ini menargetkan perluasan kepesertaan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi pemulung serta pekerja pengelolaan sampah di seluruh Indonesia.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan dukungan penuh Pemprov DKI. "Kami telah memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada sekitar 4.000 pekerja sektor persampahan. Untuk tahun 2026, anggaran untuk pembayaran jaminan sosial ini juga sudah kami siapkan," ujarnya.
Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli menyebut program ini bagian dari komitmen negara hadir untuk pekerja informal. "Ekonomi sirkular tidak hanya soal lingkungan, tapi juga harus menciptakan lapangan kerja baru yang layak dan terlindungi," katanya.
Sementara Menteri LH Moh. Jumhur Hidayat menekankan bahwa menghargai pekerja sampah adalah cerminan peradaban bangsa. "Semakin tinggi peradaban, semakin tinggi pula penghormatan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja manusia," tegasnya.
Kegiatan ini juga terhubung secara virtual dengan 10 kota lain: Bekasi, Depok, Medan, Tangerang, Surabaya, Surakarta, Makassar, Malang, Bandung, dan Mataram, sebagai tanda dimulainya program secara serentak.
