Lampumerahnews.id
ACEH TAMIANG – Daya beli masyarakat Aceh Tamiang berpotensi kembali tertekan setelah inflasi daerah menembus 5,69 persen pada Mei 2026. Angka tersebut tidak hanya lebih tinggi dibanding rata-rata Provinsi Aceh sebesar 5,12 persen, tetapi juga jauh melampaui inflasi nasional yang tercatat 3,08 persen, di tengah upaya pemulihan ekonomi pascabanjir yang masih berlangsung.
Data yang dipaparkan dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Aceh Tamiang menunjukkan inflasi daerah sempat mencapai 7,59 persen pada Januari 2026. Berbagai langkah pengendalian yang dilakukan pemerintah berhasil menurunkannya menjadi 3,82 persen pada April. Namun tren tersebut kembali berbalik setelah inflasi naik menjadi 5,69 persen pada Mei 2026.
Bupati Aceh Tamiang, Irjen Pol. (Purn.) Drs. Armia Pahmi, M.H., mengatakan pengendalian inflasi harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan karena berkaitan langsung dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menjaga pertumbuhan ekonomi daerah.
"Pengendalian inflasi harus terus menjadi perhatian bersama agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan pertumbuhan ekonomi daerah dapat berjalan secara berkelanjutan," kata Armia saat membuka High Level Meeting TPID di Aula Setdakab Aceh Tamiang, Kamis (18/6/2026).
Kenaikan inflasi tersebut terjadi ketika sebagian masyarakat Aceh Tamiang masih berupaya memulihkan kondisi ekonomi akibat banjir besar yang melanda daerah itu pada akhir 2025. Bencana tersebut tidak hanya merusak rumah warga dan fasilitas umum, tetapi juga berdampak terhadap sektor pertanian, perdagangan, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok.
Dalam kondisi tersebut, kenaikan harga pangan berpotensi menambah beban rumah tangga, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang masih berjuang memulihkan sumber penghidupannya. Kelompok pekerja sektor informal, petani, pedagang kecil dan pelaku UMKM diperkirakan menjadi pihak yang paling merasakan dampak kenaikan inflasi karena pendapatan mereka belum sepenuhnya pulih, sementara harga kebutuhan sehari-hari terus mengalami tekanan.
Selain memengaruhi biaya hidup masyarakat, inflasi yang tinggi juga berpotensi memperlambat pemulihan ekonomi daerah. Ketika daya beli menurun, aktivitas perdagangan dan perputaran uang di tingkat pasar ikut melemah, sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan usaha kecil dan sektor ekonomi lokal.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kelompok makanan, minuman dan tembakau masih menjadi penyumbang utama inflasi di Aceh sepanjang Mei 2026. Sejumlah komoditas seperti beras, cabai merah, tomat, minyak goreng dan kebutuhan pangan lainnya tercatat menjadi faktor dominan pendorong kenaikan harga.
Namun dalam forum tersebut belum dijelaskan secara rinci komoditas apa yang menjadi penyumbang terbesar inflasi khusus di Aceh Tamiang maupun langkah spesifik yang akan ditempuh untuk menekan kenaikan harga pada semester kedua 2026. Informasi tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui sumber tekanan harga sekaligus efektivitas kebijakan pengendalian yang akan dijalankan pemerintah daerah.
Bagi masyarakat, inflasi bukan sekadar angka statistik. Kenaikan harga kebutuhan pokok akan langsung memengaruhi biaya hidup sehari-hari. Karena itu, efektivitas langkah pengendalian yang disusun TPID dalam beberapa bulan ke depan akan menjadi faktor penting untuk menjaga daya beli warga sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi Aceh Tamiang pascabanjir.
(Kamalruzamal)
