ACEH TAMIANG — Kerusakan jalan provinsi di Aceh Tamiang diperkirakan belum dapat tertangani secara menyeluruh tahun ini setelah alokasi anggaran Rp5 miliar dalam APBA 2026 dinilai masih belum memadai dibanding kondisi kerusakan di lapangan.
Ruas Jalan Simpang Empat Upah–Rantau yang menjadi jalur utama penghubung wilayah tengah hingga pesisir Aceh Tamiang dilaporkan mengalami kerusakan di sejumlah titik pascabanjir bandang 2025 lalu. Kondisi tersebut dikhawatirkan mengganggu mobilitas masyarakat dan distribusi hasil ekonomi warga jika tidak segera ditangani.
Wakil Gubernur Aceh, Fadlullah, saat meninjau langsung ruas jalan tersebut, Selasa (12/5/2026), mengakui anggaran yang tersedia saat ini belum cukup untuk memperbaiki seluruh kerusakan jalan sepanjang 15,11 kilometer hingga perbatasan Sumatera Utara.
“Penanganan jalan ini akan menjadi prioritas utama pada anggaran tahun 2027. Untuk tahap awal di tahun ini, pengerjaan akan difokuskan pada titik-titik kerusakan terparah agar akses masyarakat tidak terputus,” ujar Fadlullah.
Selain kerusakan badan jalan, pemerintah juga meninjau kawasan longsor di Bukit Suling, Kecamatan Rantau, yang dinilai rawan menghambat akses transportasi apabila kondisi cuaca ekstrem kembali terjadi.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang telah menyurati Pemerintah Aceh terkait kondisi infrastruktur jalan dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Tamiang pascabencana.
Bupati Aceh Tamiang, Armia Pahmi, menyebut kerusakan jalan dan persoalan lingkungan kini menjadi perhatian masyarakat karena berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi dan akses antarwilayah.
Meski penanganan awal akan dilakukan pada titik paling rusak tahun ini, masyarakat diperkirakan masih harus menunggu realisasi anggaran lebih besar pada 2027 untuk perbaikan menyeluruh ruas jalan provinsi tersebut.
(Kamalruzamal)
