BEKASI —Tragedi tabrakan kereta api di Stasiun Bekasi Timur pada Senin malam (27/4/2026) memakan korban jiwa dan memicu kemarahan publik. Federasi Serikat Pekerja BUMN Indonesia Raya secara terbuka mendesak pencopotan Direktur Utama dan Direktur Operasional PT Kereta Api Indonesia (Persero).
Ketua Harian FSP BUMN Indonesia Raya, Tomy Tampatty, menegaskan Dirut dan Direktur Operasional KAI harus bertanggung jawab penuh atas insiden maut tersebut. Ia meminta BP BUMN dan Danantara segera mencopot keduanya.
"Ini bukan lagi kecelakaan biasa. Ini adalah kelalaian sistemik yang telah merenggut nyawa," tegas Tomy dalam pernyataan tertulis, Selasa (28/4/2026) di Jakarta.
Tragedi terjadi sekitar pukul 20.57 WIB. Diduga sebuah taksi hijau melintas di perlintasan Bulak Kapal hingga membuat KRL berhenti mendadak di jalur. Tak lama, KA Argo Bromo Anggrek yang melaju dari arah barat gagal mengerem dan menghantam rangkaian KRL dari belakang.
Gerbong KRL, terutama gerbong khusus wanita, ringsek parah. Evakuasi berlangsung dramatis hingga Selasa dini hari. Basarnas, TNI, dan Polri bahu-membahu mengevakuasi korban.
Data sementara mencatat 7 orang meninggal dunia dan 81 luka-luka. Stasiun Bekasi Timur masih ditutup, melumpuhkan puluhan perjalanan Commuter Line dan kereta jarak jauh.
Tomy Tampatty mendesak polisi dan KNKT mengusut tuntas hingga ranah pidana. Ia menduga ada pelanggaran SOP signifikan: perlintasan tak terjaga hingga sistem persinyalan gagal memberi peringatan ke kereta jarak jauh.
"Usut tuntas aspek pelanggaran hukum. Kelalaian pengamanan perlintasan ini yang menyebabkan orang meninggal dan luka-luka," tegas Tomy.
.
