Lampumerahnews.id
Banyumas – Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa penanganan persoalan sampah di TPST Bantar Gebang tidak harus selalu melibatkan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai, jajaran di tingkat kementerian dan pemerintah daerah sebaiknya lebih proaktif bekerja tanpa bergantung pada kepala negara.
"Jadi tidak usah semuanya serba ke Presiden. Kita kerja dulu di bawah seperti apa," tegas Jumhur usai meninjau Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Lingkungan & Edukasi di Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (28/4/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Jumhur mengakui bahwa persoalan emisi metana di TPST Bantar Gebang merupakan isu serius. Ia menyebut produksi gas metana yang mencapai 6,3 ton per jam menjadi perhatian utama yang harus segera ditangani.
Mantan Kepala BNP2TKI itu juga mengungkapkan rencananya untuk berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, serta jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna mencari solusi atas persoalan tersebut.
"Kita (Jumhur dan Pramono) baru berdua ini mendiskusikan soal itu. Jadi persisnya mau diapakan metana yang dihasilkan," ujar Jumhur.
Namun demikian, ia menjelaskan bahwa pembahasan lebih lanjut baru akan dilakukan setelah Pramono kembali ke Indonesia. "Nah, dengan gubernur pun beliau lagi di luar negeri sekarang. Nanti pulang, sudah janjian mau ketemu," tambahnya.
Diketahui sebelumnya, laporan dari UCLA School of Law menyoroti kawasan Bekasi, khususnya sekitar TPST Bantargebang, sebagai salah satu penyumbang emisi metana terbesar di dunia sepanjang periode 1 Januari hingga 31 Desember 2025. Dalam laporan berjudul Spotlight on the Top 25 Methane Plumes in 2025: Landfills, disebutkan bahwa wilayah tersebut menghasilkan emisi metana hingga 6,3 ton per jam, berada di bawah Campo de Mayo, Buenos Aires, Argentina yang mencatat emisi tertinggi sebesar 7,6 ton per hari.
