Lampumerahnews.id
BANDA ACEH | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dari Fraksi NasDem, Martini, menyoroti persoalan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dalam rapat paripurna DPRA yang digelar di Gedung Utama DPRA, Banda Aceh, Rabu (11/3/2026).
Dalam forum rapat tersebut, Martini menyampaikan kritik terbuka terkait pengelolaan lembaga legislatif serta akses informasi anggaran yang dinilai perlu lebih transparan agar fungsi pengawasan terhadap penggunaan keuangan daerah dapat berjalan maksimal.
“DPR ini lembaga yang bermaruah. DPR ini yang mengawasi seluruh anggaran, seluruh uang rakyat, karena DPR ini adalah perwakilan rakyat. DPR bukan justru lembaga yang melindungi mafia dan bandit-bandit,” kata Martini dalam rapat tersebut.
Pernyataan tersebut juga terekam dalam siaran rapat paripurna yang beredar di media sosial dan menjadi perhatian publik.
Martini menegaskan bahwa DPRA merupakan lembaga terhormat yang diisi oleh wakil rakyat pilihan masyarakat Aceh sehingga setiap kebijakan yang diambil seharusnya mengutamakan kepentingan publik.
“Lembaga DPRA ini adalah lembaga terhormat. Karena di dalam lembaga ini adalah anggota DPR terpilih yang dipilih oleh masyarakat. Sehingga satu rupiah pun itu harus memihak kepada rakyat,” ujarnya.
Selain menyoroti persoalan pengelolaan anggaran, Martini juga menyinggung minimnya respons lembaga legislatif terhadap kondisi masyarakat yang terdampak banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Aceh pada akhir November tahun lalu.
Menurutnya, kepekaan terhadap kondisi masyarakat yang tertimpa bencana seharusnya menjadi perhatian bersama bagi seluruh wakil rakyat di parlemen daerah.
Kritik terkait transparansi anggaran juga disampaikan anggota DPRA dari Fraksi PKB, Rijaluddin. Ia menilai akses terhadap informasi anggaran APBA di internal lembaga legislatif masih terbatas.
Menurutnya, sebagian anggota dewan tidak memiliki akses yang sama terhadap informasi anggaran karena sebagian besar pembahasan berada di lingkup Badan Anggaran (Banggar).
Ia menilai seluruh anggota dewan seharusnya memiliki akses terhadap informasi tersebut agar fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah dapat berjalan secara optimal.
Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terkait kritik yang disampaikan dalam rapat paripurna tersebut.
(tz)
fsppi
