Lampumerahnews.id
Aceh Tamiang — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan pentingnya pendataan yang cepat dan akurat sebagai kunci percepatan penyaluran bantuan bagi warga terdampak banjir di Kabupaten Aceh Tamiang. Pendataan tersebut menjadi dasar utama agar bantuan dari pemerintah pusat dapat segera dicairkan dan tepat sasaran.
Dalam kunjungannya ke Aceh Tamiang, Mendagri menegaskan bahwa pendataan harus dilakukan secara rinci dan terverifikasi dengan skema by name by address, termasuk pengelompokan tingkat kerusakan rumah warga, baik rusak ringan, sedang, maupun berat.
“Pendataan by name by address. Jika KK dan KTP mereka hilang, lapor ke Datok, karena Datok yang paling tahu warganya,” ujar Tito.
Mendagri menjelaskan, kecepatan pengumpulan data menjadi faktor krusial karena anggaran bantuan telah disiapkan oleh pemerintah. Data yang telah diverifikasi di tingkat kampung dan kecamatan nantinya akan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati, kemudian diserahkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai dasar pencairan dana bantuan.
“Uangnya sudah disiapkan oleh pemerintah, karena itu data harus cepat dan di-SK-kan oleh Bupati. Data yang sudah ada langsung diserahkan ke BNPB, Gubernur, dan bila ada Satgas yang dibentuk, maka diserahkan ke Satgas oleh Bupati agar nantinya Satgas yang bekerja,” jelas Tito.
Lebih lanjut, Tito menyebutkan bahwa apabila masih terdapat warga yang belum menerima bantuan sesuai kategori kerusakan rumah, maka pendataan ulang dapat dilakukan. Setelah diverifikasi kembali oleh Camat dan Bupati, data tersebut dapat dikirim ulang untuk proses pembayaran berikutnya.
“Hal ini penting sehingga warga terdampak banjir bisa secepatnya kembali ke rumah dan tidak lagi berada di tenda-tenda pengungsian,” ungkapnya.
Untuk warga yang mengalami kerusakan berat atau kehilangan tempat tinggal, Mendagri menyampaikan pemerintah menyediakan opsi hunian sementara maupun dana tunggu hunian. Bantuan tersebut diberikan bagi warga yang memilih tinggal sementara di rumah keluarga atau menyewa rumah yang dekat dengan lokasi pekerjaan mereka.
Selain bantuan perumahan, Tito juga membuka peluang adanya usulan bantuan sosial tambahan bagi warga terdampak berat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), sepanjang data pendukungnya diusulkan oleh pemerintah daerah.
“Itu boleh-boleh saja, asalkan ada usulan datanya. Nantinya akan diusulkan ke Presiden melalui instansi terkait,” ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut, Mendagri Tito Karnavian juga meninjau langsung sejumlah kantor dinas yang terdampak banjir dan masih dalam proses pembersihan lumpur. Ia juga menyempatkan diri menyapa serta bersenda gurau dengan anak-anak yang berada di tenda pengungsian di sekitar Kantor Bupati Aceh Tamiang.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang melalui Bupati Irjen Pol. Drs. Armia Pahmi, MH, memastikan proses verifikasi data kerusakan rumah warga terus berjalan. Saat ini, pendataan awal tahap pertama telah dilakukan, dan warga yang belum terdata diminta segera melapor melalui Datok Penghulu dan perangkat kampung.
tz
