Lampumerahnews.id
Jakarta-Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menghadiri rapat koordinasi antar kepala daerah di Candi Bentar Hall, Putri Duyung Ancol, Jakarta Utara, Kamis (10/7).
Rapat koordinasi yang diikuti sejumlah kepala daerah meliputi wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung dan Sumatera Selatan digelar dalam rangka koordinasi terkait pemberantasan korupsi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bebas dari korupsi pasca pelantikan kepala daerah.
Pemprov DKI Jakarta menginisiasi kegiatan ini berkolaborasi dengan Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK. Gubernur Pramono berharap acara ini dapat memperkuat komitmen antara kepala daerah dan pimpinan DPRD terpilih demi mewujudkan pemerintahan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
"Komitmen Jakarta adalah membangun sistem yang transparan. Salah satu hal yang mudah-mudahan ini akan memberikan dampak yang cukup signifikan di DKI Jakarta adalah penyelesaian yang selama ini membutuhkan waktu bertahun-tahun, seperti KLB (Koefisien Lantai Bangunan) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi), dan lain-lain," ungkap Gubernur Pramono, didampingi Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin dan Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak.
Lebih lanjut, Gubernur Pramono menuturkan, Pemprov DKI Jakarta siap mendukung, memperkuat, dan menjadi contoh baik dalam praktik tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas. Ia menyebut salah satu implementasi transparansi yang dilakukan dalam waktu dekat adalah pembangunan integrasi tiga taman yang berada di Jakarta Selatan.
"Yang akan dilakukan dalam bulan ini adalah tiga taman yang kita gabungkan, yaitu Taman Leuser, Ayodya, dan Langsat. Mudah-mudahan pembangunan taman ini sekaligus dapat memperbaiki ekosistem aliran air di sana. Mudah-mudahan pada akhir Desember 2025 ini, saya bisa meresmikan penggabungan taman itu, sekaligus membuat salah satu jogging track yang paling panjang, karena luasnya 6,5 hektare," jelasnya.
Gubernur Pramono menilai, transparansi pembangunan merupakan kunci dalam tata kelola pemerintahan. Pemprov DKI Jakarta, disebutnya juga terus berkonsultasi dengan KPK dan Kejaksaan dalam setiap pembangunan.
Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, menjelaskan rapat koordinasi yang dilakukan merupakan komitmen bersama dalam upaya menjaga amanah, mencegah korupsi, dan berbakti pada masyarakat.
"Dengan rapat koordinasi ini, berkomitmen bersama Gubernur, untuk melaksanakan amanah dalam mencegah korupsi. Kita ingin sungguh-sungguh berbakti untuk kepentingan bangsa dan negara, serta rakyat Jakarta," singkatnya.
Di sisi lain, Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menuturkan, KPK mempunyai tugas untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, baik dalam bentuk pencegahan maupun penindakan. Ia menekankan pentingnya sinergi strategis dalam mendorong upaya pencegahan korupsi secara sistemik dan berkelanjutan.
"Apa yang kami lakukan sekarang ini terkait dengan tugas untuk melakukan pencegahan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kepala daerah bukan hanya pemegang mandat politik, tapi juga penentu arah perubahan. Kami ingin memastikan bahwa kekuasaan yang diberikan rakyat tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Kolaborasi dan integritas adalah kunci. Kami berkolaborasi bersama aparat penegak hukum, Gubernur DKI bersama Ketua DPRD DKI, dan sejumlah provinsi lain, yaitu Banten, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung," pungkasnya.
kipray
