JAKARTA — Menteri Keuangan Suahasil Nazara melantik dan mengukuhkan 17 pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan pada Senin, 5 Oktober 2026. Pelantikan berlangsung di Auditorium Cakti Budhi Bhakti, Gedung Mar’ie Muhammad, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta.
Pelantikan tersebut tidak hanya menjadi bagian dari penataan organisasi. Suahasil langsung memberikan target kepada jajaran yang baru dikukuhkan untuk memastikan pekerjaan pemerintah di penghujung 2026 berjalan tuntas, sekaligus menyiapkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027.
Dari 17 pejabat yang dilantik, sebanyak 13 pejabat berasal dari lingkungan DJP. Satu pejabat berasal dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), sementara tiga lainnya berada di lingkungan Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Suahasil menekankan bahwa pekerjaan jajaran Kementerian Keuangan tidak berhenti pada pergantian atau pengukuhan pejabat. Konsolidasi organisasi dinilai penting untuk memastikan target APBN 2026 dapat diselesaikan.
“Kita harus menuntaskan seluruh target APBN 2026 dan pada saat yang bersamaan mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027,” kata Suahasil dalam keterangan resminya.
Menurut dia, penyelesaian target APBN 2026 merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, konsolidasi perlu dilakukan tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga hingga daerah.
Untuk jajaran DJP, pengukuhan tersebut merupakan bagian dari penyempurnaan penataan organisasi yang telah dilakukan Kementerian Keuangan sejak 2024. Penataan itu berkaitan dengan perubahan struktur organisasi dan kebutuhan pengisian jabatan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan pelantikan tersebut, jajaran baru Kementerian Keuangan diharapkan segera bekerja tanpa menunggu pergantian tahun. Mereka menghadapi dua pekerjaan sekaligus: mengejar penyelesaian target APBN 2026 dan memastikan fondasi pelaksanaan APBN 2027 telah siap.
Langkah tersebut menjadi penting karena Kementerian Keuangan memegang posisi strategis dalam mengawal penerimaan, belanja, serta pembiayaan negara. Konsolidasi pejabat baru pun diarahkan agar agenda fiskal pemerintah tetap berjalan secara terkoordinasi hingga memasuki tahun anggaran berikutnya.
