Lampumerahnews.id
JAKARTA — Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) menilai persoalan ketenagakerjaan masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Presiden ASPIRASI Mirah Sumirat mengatakan, keberhasilan pembangunan tidak cukup dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan angka pengangguran, tetapi harus mampu menghasilkan pekerjaan yang layak, formal, produktif, dan memberikan perlindungan bagi pekerja.
“Bagi pekerja, pertanyaannya bukan hanya berapa besar pertumbuhan ekonomi atau berapa banyak orang yang bekerja. Pertanyaan yang lebih penting adalah pekerjaan seperti apa yang tercipta? Apakah formal, apakah memberikan upah yang layak, apakah ada kepastian kerja, dan apakah pekerjanya mendapatkan perlindungan sosial?” ujar Mirah di Jakarta, Senin (29/9/2026).
Berdasarkan data BPS Februari 2026, pekerja informal mencapai sekitar 87,74 juta orang, sementara pekerja formal 59,93 juta orang. Kondisi ini menunjukkan pekerjaan informal masih mendominasi struktur ketenagakerjaan Indonesia.
“Jangan sampai masyarakat memang bekerja, tetapi bekerja dalam kondisi rentan, berpenghasilan rendah, tanpa kepastian kerja dan tanpa perlindungan yang memadai. Bekerja belum tentu berarti sejahtera,” tegas Mirah.
ASPIRASI mendorong hilirisasi, industrialisasi, dan investasi tidak hanya diukur dari nilai investasi, tetapi juga dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja berkualitas.
Mirah juga menyoroti tantangan Generasi Z yang memasuki pasar kerja di tengah perubahan cepat akibat digitalisasi, otomatisasi, dan artificial intelligence (AI).
Menurutnya, persiapan generasi muda harus dimulai sejak bangku pendidikan, bukan setelah lulus.
“Jangan menunggu anak-anak lulus baru kita latih teknologi dan AI. Kita membutuhkan penyesuaian kurikulum pendidikan nasional mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi dengan memasukkan pembelajaran teknologi digital dan AI secara bertahap,” ujarnya.
Pembelajaran teknologi dan AI, kata Mirah, tidak cukup teori, tetapi harus disertai praktik agar anak mampu berinovasi dan menciptakan peluang kerja baru.
ASPIRASI menilai pendidikan harus bergeser dari orientasi ijazah menuju pembangunan kompetensi. Pendidikan vokasi dan sertifikasi penting, namun pendidikan formal harus menjadi fondasi yang terhubung dengan dunia industri.
“Jangan sampai anak-anak kita sudah memiliki keterampilan teknologi dan AI, tetapi ketika masuk pasar kerja mereka justru hanya mendapatkan pekerjaan informal dengan pendapatan rendah dan perlindungan minim,” katanya.
Menjelang tahun ketiga pemerintahan Presiden Prabowo, ASPIRASI mencatat tujuh pekerjaan rumah pemerintah:
1. Memperbanyak lapangan kerja formal dan pekerjaan layak
2. Meningkatkan kualitas upah dan kesejahteraan pekerja
3. Memperluas jaminan sosial dan perlindungan bagi seluruh pekerja termasuk informal
4. Memperkuat perlindungan bagi pekerja terdampak PHK, otomatisasi, dan digitalisasi
5. Memperbarui kurikulum pendidikan dengan memasukkan teknologi digital dan AI
6. Memperkuat hubungan dunia pendidikan, industri, dan dunia kerja
7. Memastikan pertumbuhan ekonomi dan hilirisasi menghasilkan pekerjaan berkualitas
“Jangan sampai bonus demografi Indonesia justru berubah menjadi bonus pengangguran atau bonus pekerjaan informal bagi generasi muda,” pungkas Mirah.
