Lampumerahnews.id
JAKARTA - Massa buruh yang hadir di Jakarta, Selasa (6/10/2026), menyebut kedatangan mereka bukan semata-mata untuk menggelar aksi demonstrasi. Massa mengaku datang untuk mengawal sekaligus melakukan sujud syukur atas disahkannya Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Hal itu disampaikan salah satu perwakilan buruh saat menjelaskan tujuan massa berkumpul di Jakarta.
Menurutnya, sebelum pengesahan, serikat pekerja telah beberapa kali berkomunikasi dengan anggota panitia kerja (panja) maupun pimpinan DPR terkait rancangan aturan ketenagakerjaan.
Dalam proses pembahasan tersebut, serikat buruh mengaku memperoleh informasi bahwa secara umum aspirasi mereka telah diakomodasi dalam draf yang dibahas.
"Secara umum hasil pada saat itu di draft sudah mengakomodir dari kami, dari para serikat," ujar Arief Winardi, Sekjen KSPSI MJH.
Karena itu, buruh semula meyakini aturan yang disahkan tidak akan jauh berbeda dengan rancangan yang sebelumnya telah mereka komunikasikan.
Keyakinan tersebut kemudian menjadi alasan massa datang ke Jakarta. Namun, kedatangan mereka disebut lebih sebagai bentuk pengawalan dan ungkapan syukur ketimbang demonstrasi.
"Makanya kami bukan aksi sebenarnya. Tapi yang namanya pengamanan massa itu disebut aksi. Aksi bersyukur lah, prinsipnya sebenarnya itu," ucap Arief.
Dia mengatakan rencana tersebut juga telah disampaikan kepada Ketua Umum mereka, Jumhur Hidayat. Informasi serupa disebut diperoleh dari komunikasi dengan pihak pemerintah dan anggota DPR.
"Pak Jumhur juga mendapat berita dari koleganya, sesama menteri dan beberapa rekan-rekan di DPR, yang mengatakan bahwa undang-undang ini sudah di sahkan , " kata Arief.
Atas dasar informasi tersebut, massa buruh akhirnya datang untuk memastikan proses pengesahan sekaligus mengawal kepentingan pekerja.
"Makanya kami mengadakan datang itu untuk pengawalan dan sujud syukur, bersyukur lah atas apa yang telah perjuangankan selama ini ," ungkap dia .
Massa buruh menegaskan kehadiran mereka tidak semata-mata dimaksudkan sebagai bentuk penolakan, melainkan sebagai bagian dari pengawalan terhadap regulasi ketenagakerjaan yang mereka harapkan benar-benar mengakomodasi kepentingan pekerja.
