ACEH TAMIANG – Penanganan banjir yang terus membayangi Aceh Tamiang membutuhkan strategi jangka panjang, tidak hanya melalui pembangunan infrastruktur pengendali banjir, tetapi juga dengan memperhatikan tata kelola lahan dan pilihan komoditas perkebunan. Pengembangan tanaman karet menjadi salah satu alternatif yang layak dipertimbangkan untuk mendukung keberlanjutan lingkungan sekaligus menjaga sumber penghidupan masyarakat.
Ketua DPD Asosiasi Petani Karet Indonesia (APKARINDO) Aceh Tamiang, Mustafa Banurea, berharap Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang memberi perhatian lebih besar terhadap pengembangan komoditas karet. Diversifikasi perkebunan perlu menjadi bagian dari pembahasan mengenai upaya menjaga lingkungan dan mengurangi risiko bencana dalam jangka panjang.
Menurut Mustafa Banurea, Aceh Tamiang pernah memiliki rencana pengembangan tanaman karet setelah banjir besar melanda wilayah tersebut pada 2006. Pada 2007–2008, pemerintah kala itu merencanakan program revitalisasi dan percepatan pengembangan tanaman karet dengan luas lahan yang tersebar di tiga kampung.
Rinciannya meliputi Pematang Durian seluas 550 hektare, Sulum 250 hektare, dan Suka Makmur 350 hektare. Berdasarkan rincian tersebut, total luas lahan yang direncanakan mencapai 1.150 hektare.
Mustafa Banurea menyebutkan, program tersebut kala itu disebut telah mendapatkan persetujuan, termasuk terkait rencana penggunaan kawasan hutan dan dukungan pendanaan. Namun, rencana pengembangan karet itu tidak berlanjut karena dinilai tidak memperoleh dukungan memadai dari pemerintah daerah saat itu.
Pengalaman tersebut menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun strategi pembangunan perkebunan ke depan. Pengembangan komoditas karet perlu dikaji kembali dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan, tata ruang, kondisi lingkungan, serta manfaat ekonomi bagi petani.
Di tengah risiko banjir yang terus menjadi perhatian masyarakat, pemerintah perlu melihat persoalan ini secara menyeluruh. Upaya mengurangi risiko banjir tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fisik, tetapi juga membutuhkan pengelolaan daerah aliran sungai, perlindungan kawasan hutan, pemulihan lingkungan, serta tata kelola perkebunan yang memperhatikan daya dukung alam.
Pengembangan karet bukan satu-satunya solusi untuk mengatasi banjir. Namun, diversifikasi komoditas perkebunan dapat menjadi salah satu pilihan yang patut dipertimbangkan dalam strategi pembangunan berkelanjutan, terutama jika didukung kajian ilmiah, perencanaan yang tepat, dan kebijakan yang berpihak pada petani.
Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang diharapkan dapat mengevaluasi kembali peluang pengembangan karet dengan melibatkan instansi terkait, kelompok tani, dan pemangku kepentingan lainnya. Evaluasi tersebut penting agar program yang direncanakan tidak berhenti pada tahap wacana, tetapi benar-benar memberikan manfaat ekonomi sekaligus memperhatikan kelestarian lingkungan.
Pada akhirnya, pembangunan perkebunan di Aceh Tamiang perlu diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Dengan perencanaan yang matang, pengembangan karet dapat menjadi salah satu alternatif yang layak dibahas dalam upaya memperkuat ekonomi petani sekaligus membangun strategi jangka panjang menghadapi risiko bencana.
(Kamalruzamal)
