ACEH TAMIANG – Risiko banjir berulang masih menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam proses pemulihan pascabencana. Sebagai daerah hilir yang rentan menerima peningkatan debit air dari kawasan hulu, Aceh Tamiang mendorong penanganan sungai secara menyeluruh dari hulu hingga hilir untuk mengurangi risiko luapan dan melindungi masyarakat.
Hal itu menjadi salah satu agenda utama yang dibahas saat Bupati Aceh Tamiang, Irjen Pol. (Purn.) Drs. Armia Pahmi, MH, menerima kunjungan kerja Plt. Direktur Pengembangan Kawasan Strategis (PKS) Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kusuma Wardani, di Aula Bupati Aceh Tamiang, Jumat (14/8/2026).
Pertemuan tersebut membahas percepatan pembangunan dan penanganan sejumlah infrastruktur strategis di Aceh Tamiang, meliputi normalisasi sungai, penanganan kawasan terdampak banjir, pengelolaan tempat pemrosesan akhir (TPA), hingga penataan ruang publik.
Bupati Armia menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian PU terhadap Aceh Tamiang. Ia menekankan pentingnya percepatan penanganan sungai karena kondisi wilayah hilir membuat daerah tersebut berpotensi terdampak ketika terjadi peningkatan debit air dari kawasan hulu.
“Penanganan sungai harus dilakukan secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir, sehingga risiko banjir dapat diminimalkan dan masyarakat lebih terlindungi,” ujar Armia.
Menurutnya, penanganan infrastruktur tersebut menjadi bagian penting dalam proses pemulihan Aceh Tamiang setelah bencana. Pemerintah daerah mendorong agar berbagai kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat ditangani secara bertahap sesuai hasil identifikasi bersama pemerintah pusat.
Selain sungai, Armia juga mendorong percepatan penataan Lapangan Tribun Aceh Tamiang. Kawasan tersebut diharapkan dapat segera dimanfaatkan untuk kegiatan upacara, sekaligus dikembangkan sebagai ruang publik dan salah satu ikon daerah yang dapat mendukung aktivitas masyarakat serta pelaku UMKM.
Penataan kawasan tersebut akan tetap memperhatikan aspek lingkungan dengan mempertahankan vegetasi yang masih baik. Fasilitas pendukung seperti toilet dan musala juga direncanakan melengkapi area lapangan.
Sementara itu, Kusuma Wardani mengatakan Kementerian PU telah meninjau sejumlah lokasi di Aceh Tamiang dan mencatat kebutuhan penanganan infrastrukturnya.
“Untuk tahun ini kami fokus pada sejumlah pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah diidentifikasi bersama pemerintah daerah. Kami berharap seluruh tahapan dapat berjalan sesuai target sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Pembahasan juga mencakup peningkatan pelayanan air minum. Salah satu perhatian yang disoroti adalah pembenahan manajemen PDAM serta dukungan peralatan untuk menjaga pelayanan air minum tetap berjalan dalam kondisi darurat.
Persoalan pelayanan dasar tersebut turut dikaitkan dengan penanganan kemiskinan ekstrem di Aceh Tamiang. Pemerintah pusat menyoroti pentingnya penggunaan data by name by address, terutama untuk mengidentifikasi masyarakat yang belum memperoleh akses air minum layak dan sanitasi yang memadai.
Dengan demikian, pemulihan infrastruktur di Aceh Tamiang tidak hanya diarahkan pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penguatan pelayanan dasar masyarakat dan pengurangan risiko bencana.
Sinergi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dan Kementerian PU diharapkan dapat mempercepat penanganan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat, sekaligus memastikan proses pemulihan pascabencana berjalan sesuai kebutuhan daerah.
(Kamalruzamal)
