Lampumerahnews.id
JAKARTA – Federasi Serikat Pekerja BUMN Indonesia Raya (FSP BUMN-IRA) meminta Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) dan Danantara mengevaluasi kembali penempatan dua warga negara asing sebagai direksi di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
Kedua direksi asing itu dinilai tidak memiliki rekam jejak yang mumpuni dan menerima gaji tidak wajar di tengah kondisi keuangan perusahaan yang masih tertekan.
Ketua Umum FSP BUMN-IRA, Sutisna, dalam keterangan persnya menyatakan federasinya mendukung penuh komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menata tata kelola BUMN secara profesional dan bebas korupsi. Namun ia menyoroti rekrutmen Balagopal Kunduvara sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko serta Neil Raymond Nills sebagai Direktur Transformasi Garuda Indonesia.
"Kami meminta BP BUMN dan Danantara tidak lagi menempatkan orang asing menjadi direksi BUMN karena masih banyak anak bangsa yang profesional dan berintegritas," ujar Sutisna.
Sutisna mempertanyakan latar belakang kedua direksi asing tersebut. Berdasarkan penelusuran federasi, keduanya bukan figur hebat di perusahaan asal mereka sebelumnya.
Neil Raymond Nills diketahui pernah menjabat di Green Africa Airways Ltd, Nigeria, yang merupakan maskapai berbiaya murah dengan skala perusahaan kecil. Sementara Balagopal Kunduvara tercatat memiliki pengalaman di Singapore Airlines sebagai Divisional Vice President Financial Services pada 2018-2025.
Yang menjadi sorotan utama, kata Sutisna, adalah besaran gaji kedua direksi asing tersebut. Masing-masing menerima gaji sekitar *Rp1 miliar per bulan*, atau tiga kali lipat dari gaji direksi asli Indonesia di Garuda. Padahal, kinerja mereka dinilai hanya biasa-biasa saja.
"Atas pertimbangan kondisi keuangan PT Garuda Indonesia saat ini yang tidak baik-baik saja, dan pertimbangan menjaga harmonisasi serta keadilan antar direksi, kami meminta BP BUMN dan Danantara secepatnya melakukan evaluasi," tegas Sutisna.
FSP BUMN-IRA meminta kedua kursi direksi itu digantikan dengan kandidat profesional dari internal Garuda Indonesia. Menurut Sutisna, di internal BUMN banyak karyawan yang berkarir dari level staf, manajer, general manager, hingga vice president yang profesional dan berintegritas.
*Konteks Penunjukan dan Kinerja Garuda*
Penunjukan dua warga negara asing sebagai direksi Garuda Indonesia merupakan pertama kalinya dalam sejarah BUMN. Keputusan itu diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 15 Oktober 2025, yang juga menunjuk Glenny Kairupan sebagai Direktur Utama menggantikan Wamildan Tsani.
Revisi Undang-Undang BUMN terbaru memang membuka ruang bagi warga asing untuk mengisi jabatan tertentu di BUMN. Pasal 15A ayat (3) mengatur bahwa persyaratan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditentukan lain oleh Badan Pengaturan BUMN.
Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir, sebelumnya menyatakan rekrutmen dua WNA itu bertujuan membawa paradigma baru agar BUMN bisa bersaing secara global. Ia mencontohkan maskapai Emirates dan Air New Zealand yang juga memiliki direksi dari kalangan asing.
Namun Sutisna menyoroti kinerja keuangan Garuda. Laporan keuangan Garuda Indonesia per Januari-Juni 2025 mencatat pendapatan turun dari Rp26,6 triliun menjadi Rp24,9 triliun. Total aset perseroan juga turun dari Rp109,9 triliun menjadi Rp108,2 triliun, dengan liabilitas mencapai Rp133,2 triliun.
"Dengan direkrutnya 2 orang tenaga kerja asing itu percuma saja. Bukannya naik, malah turun," ujarnya kepada awak media.
