JAKARTA— Ruang Rapat Fraksi PKS DPR RI , Komisi IX DPR RI , di Gedung Nusantara 1, memanas beberapa waktu lalu. Forum Urun Rembug Nasional SP/SB yang diwakili Presiden PPMI-KBMI Daeng Wahidi datang bukan untuk silaturahmi dan berdiskusi menyampaikan beberapa hal soal UU Omnibus Law Cipta Kerja .
Dalam keterangan resmi 5/7/2026 , Daeng menyebut audiensi ini adalah "kick-off perlawanan buruh mengawal RUU Ketenagakerjaan baru pasca putusan MK.
"Tolak Mentah-mentah Naskah Akademik 167 Halaman"
Sasaran pertama Daeng adalah naskah akademik RUU yang telah ia baca. Tegas, ia menolak.
“Kami sudah pelajari 167 halaman itu. Jauh dari harapan buruh. Jangan-jangan ini dibuat pakai AI. Tidak ada yang bertanggung jawab dari Badan Pekerja DPR. Isinya bungkus kebohongan untuk melayani kepentingan pemodal besar,” sentaknya.
Ia menilai naskah itu tidak "berhikmat kepada rakyat" dan berpotensi mengulang kegagalan legislasi seperti Omnibus Law.
Kritik paling pedas dilontarkan Daeng kepada para akademisi dan profesor penyusun naskah.
“Para cendekiawan, profesor, guru besar, berhikmatlah kepada rakyat. Jangan gadaikan ilmu kalian untuk mengkhianati NKRI. Tobat nasuha kalian! UU Omnibus Law Cilaka lahir karena tangan kalian juga,” ujarnya dengan nada tinggi.
Ia menuding terjadi "pengkhianatan intelektual". Bahkan menyinggung kasus dugaan "ijazah palsu" dan "doktor palsu" sebagai bukti merosotnya moral kaum cendekiawan.
“Beginikah standar perguruan tinggi kita? Melahirkan orang-orang biadab yang tidak punya hati nurani?” katanya.
Trauma Omnibus Law dan Sindiran ke Tiga Pilar Negara
Daeng mengungkit luka lama. Ratusan ribu anggota serikat masih ter-PHK akibat Omnibus Law era Jokowi. Ekonomi kacau, kepastian kerja hilang.
“Kami tidak mau tragedi itu terulang hanya ganti casing. Eksekutif, legislatif, yudikatif kalian orang-orang pilihan. Tapi kenapa malah menindas dan membodohi kami?”tegasnya.
Ia juga menyentil kontribusi buruh ke negara.
“82% APBN itu dari pajak kami. Makan dipajaki, ke WC dipajaki. Masa iya yang biayai negara malah dizolimi?”*ujarnya.
Puji PKS, Ancam Aksi dan JR ke MK
Di tengah kritik, Daeng memberikan apresiasi khusus kepada Fraksi PKS yang konsisten menolak Omnibus Law dan mau mendengar aspirasi buruh.
“Saya salut sama PKS. Minoritas tapi terhormat. Kalau Anda benar membela rakyat, kalah pun Anda menang. Rakyat yang akan bela Anda. Jangan takut, hanya Allah yang kita takuti,” katanya.
Namun peringatan keras ia tujukan ke DPR secara umum. Jika RUU Ketenagakerjaan yang lahir kembali merugikan buruh, maka jalanan dan Mahkamah Konstitusi jadi tujuan berikutnya.
“Kalau dari awal sudah ugal-ugalan dan amburadul, bagaimana mau Indonesia Emas 2045? Kami akan kawal ketat. Kalau perlu turun lagi dan JR lagi ke MK,” pungkas Daeng.
