JAKARTA — Perwakilan serikat pekerja mendesak DPR RI dan pemerintah untuk melibatkan buruh sejak awal dalam proses pembuatan draf RUU Ketenagakerjaan. Desakan itu disampaikan dalam FGD Komisi IX DPR RI Fraksi PKS bersama para pemangku kepentingan, (9/7/2026).
Daeng Wahidin, Presiden PPMI-KBMI, menegaskan undang-undang ketenagakerjaan yang baru harus sesuai amanat konstitusi dan benar-benar berpihak kepada kaum buruh.
“Kita ingin menegaskan agar Undang-Undang Ketenagakerjaan nanti yang baru lahir ini betul-betul sesuai dengan amanat konstitusi. Yaitu melahirkan UU Ketenagakerjaan yang baru, dan tentu saja yang lebih berpihak kepada kaum buruh,” ujar Daeng Wahidin.
Ia menyoroti UU No 11 yang menurutnya justru mengacaukan hubungan industrial. Ke depan, Daeng meminta proses penyusunan RUU lebih transparan, terutama terkait naskah akademik dan draf undang-undang yang hingga kini belum dirilis resmi.
“Jangan sampai kita datang ke sini juga hanya datang, foto-foto. Apa yang kita sampaikan baik lisan maupun tulisan tidak terakomodir dalam undang-undang tersebut,” tegasnya.
Senada, Arif Minardi, Sekjen KSPSI (MJH), mengingatkan amanat UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mewajibkan pelibatan stakeholder sejak tahap penyusunan draf.
“Draft itu menurut UU 12 harus dilibatkan mulai dari draft. Seluruh stakeholder harus dilibatkan dalam pembuatan draft-nya. Kami melihat draf dari Badan Keahlian DPR itu 99% dari kami tidak menerima,” kata Arif.
Arif menilai keterlibatan sejak awal penting untuk menghindari aksi demo besar-besaran.
“Mulai dari draft lebih baik libatkan dalam pembuatan draft itu. Saya katakan terus terang, kami tidak percaya dengan pemerintah dan DPR dalam pembuatan draft itu. Tolong dilibatkan. Meaningful participation itu benar-benar dijalankan,” ujarnya.
“Saya enggak tahu ini omongan kita diterima atau enggak. Kalau enggak diterima ya siap-siap aja, demo gede-gedean. Itu aja,” pungkasnya.
