ACEH TAMIANG -;Aktivitas usaha UMKM masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang disebut belum sepenuhnya pulih pascabencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu pada akhir November 2025 lalu. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 untuk memetakan kondisi riil usaha warga hingga tingkat kampung.
Banjir bandang, angin puting beliung, dan tanah longsor yang menerjang 12 kecamatan sebelumnya dilaporkan berdampak terhadap lebih dari 310 ribu jiwa atau sekitar 75 ribu kepala keluarga. Selain merusak permukiman dan fasilitas umum, bencana juga memukul aktivitas perdagangan, usaha kecil, jasa, hingga distribusi hasil pertanian masyarakat.
Sejumlah pelaku usaha kecil di wilayah terdampak dilaporkan masih berupaya memulihkan aktivitas usaha mereka. Kondisi ini dipicu terganggunya jalur distribusi, rusaknya tempat usaha, hingga menurunnya daya beli masyarakat setelah bencana terjadi. Kondisi tersebut membuat pemulihan ekonomi masyarakat di tingkat kampung berjalan lebih lambat.
Dalam kondisi itu, pemerintah daerah menilai pendataan ekonomi menjadi langkah penting untuk membaca dampak riil bencana terhadap aktivitas usaha masyarakat.
Bupati Aceh Tamiang, Irjen Pol. (P) Drs. Armia Pahmi, MH menilai data ekonomi yang akurat sangat dibutuhkan agar pemerintah tidak salah dalam menentukan kebijakan pemulihan ekonomi masyarakat.
“Data yang dihasilkan melalui Sensus Ekonomi 2026 menjadi sangat penting untuk menggambarkan kondisi riil perekonomian daerah, termasuk sektor-sektor yang terdampak bencana maupun sektor yang memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang,” ujar Armia saat melepas petugas sensus ekonomi di Kantor BPS Aceh Tamiang, Senin (15/6/2026).
Menurutnya, dampak bencana tidak hanya terlihat dari kerusakan permukiman dan fasilitas umum, tetapi juga dari melemahnya aktivitas usaha masyarakat.
Pendataan yang dilakukan BPS dinilai penting untuk memetakan kondisi terbaru UMKM, sektor perdagangan, jasa, hingga usaha rumah tangga yang tersebar di kampung-kampung terdampak banjir.
Armia bahkan mengingatkan petugas sensus agar tidak melakukan manipulasi data karena hasil pendataan akan menjadi dasar kebijakan pembangunan daerah dalam beberapa tahun mendatang.
“Jangan sekali-kali melakukan rekayasa data atau menyalin data dari balik meja. Satu kesalahan data yang saudara catat akan melahirkan kebijakan yang salah bagi masa depan daerah kita,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPS Aceh Tamiang, Nurmanuddin, menyebutkan sebanyak 273 petugas akan melakukan pendataan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 di 931 satuan lingkup setempat yang tersebar di seluruh kecamatan.
Secara nasional, Sensus Ekonomi dilakukan BPS untuk memotret struktur dan perkembangan aktivitas usaha di luar sektor pertanian. Di daerah terdampak bencana seperti Aceh Tamiang, hasil pendataan dinilai penting untuk melihat perubahan kemampuan ekonomi masyarakat setelah banjir bandang dan kerusakan infrastruktur.
Hasil sensus nantinya diharapkan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun program pemulihan UMKM, bantuan ekonomi masyarakat, hingga arah pembangunan Aceh Tamiang pascabencana secara lebih tepat sasaran.
(Kamalruzamal)
