JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan tidak boleh ada jabatan kosong di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pernyataan itu disampaikan saat pelantikan pejabat hasil mutasi dan promosi besar-besaran di Balai Kota Jakarta, Kamis (20/5/2026).
Pelantikan ini menjadi bagian dari penguatan birokrasi dan tata kelola pemerintahan melalui sistem merit yang adil, transparan, dan akuntabel.
“Jabatan di Pemerintah DKI Jakarta jangan sampai ada yang lowong, jangan ada yang dijabat pelaksana tugas. Saya meyakini organisasi akan sehat jika seluruh jabatan terisi sesuai kapasitas, kemampuan, dan profesionalitas masing-masing pejabat,” ujar Pramono.
Ia menekankan, di tengah dinamika global dan tantangan perkotaan yang semakin kompleks, jajaran Pemprov DKI dituntut bergerak cepat dan adaptif. Kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial harus tetap menjadi prioritas utama.
Kepada pejabat yang baru dilantik, Pramono berpesan agar memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, dan transparan.
“Lahirkan inovasi, bangun budaya dan etos kerja yang sehat serta kondusif. Berikan pelayanan publik yang cepat, nyaman, dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Jakarta,” katanya.
Pelantikan kali ini dinilai istimewa karena bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 dan menjelang HUT ke-499 Kota Jakarta.
“Hari ini kita diingatkan untuk melanjutkan perjuangan dengan memantapkan langkah ke depan, menghadirkan birokrasi yang akuntabel dan berintegritas demi mewujudkan masyarakat Jakarta yang sejahtera,” ujarnya.
Pramono menjelaskan sebagian besar pejabat yang dilantik merupakan hasil mutasi dan promosi berdasarkan kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja secara adil serta proporsional.
Ia juga menegaskan komitmennya memantau penerapan sistem merit dalam manajemen ASN agar kualitas pegawai tetap terjaga. Menurutnya, penempatan aparatur yang tepat dan penguatan organisasi menjadi fondasi penting untuk menghadirkan pelayanan publik yang responsif dan berorientasi pada kebutuhan warga.
“Dalam era kepemimpinan saya, merit system benar-benar dijalankan. Karena itu, pengisian jabatan di Pemerintah DKI Jakarta relatif berjalan tenang, nyaman, dan baik,” tutup Pramono.
