Kota Tangerang - Direktur Utama Perumda Tirta Benteng Doddy Effendy mengaku, setiap kegiatan yang terlaksana pada tubuh BUMD Kota Tangerang itu, dilakukan secara transparan.
Bahkan, sambungnya, agenda-agenda pengadaan pada Perumda, selalu mendapatkan pendampingan dari lembaga-lembaga seperti BPKP, BPK, hingga Kejaksaan Negeri Kota Tangerang.
"Selain pendampingan dari konsultan independen, Perumda Tirta Benteng juga meminta review dan pendampingan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Banten sebagai Lembaga Akuntan Negara, hingga Kejaksaan," ucap Direktur Utama pada rilisnya, ditulis Selasa 12 Mei 2026.
Doddy bahkan menantang agar masyarakat juga memberi pengawasan, masukan, dan kritik pada kinerja perusahaan daerah yang bergerak di bidang air bersih tersebut.
Ia mengaku tidak alergi terhadap masukan, selama bersifat objektif pada kinerja perusahaan. "Perumda Tirta Benteng tetap terbuka terhadap masukan, kritik, maupun pengawasan dari masyarakat dan berbagai pihak," tegasnya.
Sepanjang objektif, proporsional, dan berdasarkan data yang utuh. Agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat," tutup Doddy.
Sebelumnya, kinerja Perumda Tirta Benteng mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Soal deviden, hingga pengadaan barang dan jasa yang terkesan tertutup dari publik.
Seperti yang tertera pada surat seruan aksi Gerakan Mahasiswa Tangerang (GMT), beberapa waktu lalu.
Dugaan 'bancakan' itu, dalam surat GMT, manakala adanya ketidaksinkronan data, usai Perumda Tirta Benteng menerima puluhan ribu pelanggan dari Tirta Kerta Raharja.
Dalam data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menunjukkan anomali pendapatan yang tidak wajar sepanjang 2014-2024, menunjukkan ketidaksesuaian mencolok. Pada 2014 target dividen Rp3 miliar, hanya terealisasi Rp1 miliar. Bahkan pada 2022, saat target Rp3 miliar, capaian anjlok drastis menjadi Rp459,8 juta.
(Yu)
