Lampumerahnews.id
RABAT – Pemerintah Prancis kembali menegaskan dukungannya terhadap kedaulatan Maroko atas wilayah Sahara. Penegasan itu disampaikan Menteri Eropa dan Urusan Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Maroko, Nasser Bourita, di Rabat, Rabu (21/5/2026).
Barrot menyebut posisi Prancis sejalan dengan surat Presiden Emmanuel Macron kepada Raja Mohammed VI pada 30 Juli 2024. Menurutnya, isu Sahara memiliki urgensi strategis bagi Maroko maupun stabilitas kawasan Afrika Utara.
Prancis menyatakan dukungan penuh terhadap Rencana Otonomi yang diajukan Maroko. Paris menilai skema tersebut sebagai satu-satunya basis sah untuk mencapai resolusi politik yang adil, langgeng, dan dinegosiasikan secara damai.
Barrot juga menyebut Resolusi 2797 Dewan Keamanan PBB pada 31 Oktober 2025 sejalan dengan pendekatan ini. Prancis menyambut baik dimulainya kembali pembicaraan langsung antar pemangku kepentingan berdasarkan draf otonomi tersebut.
Sebagai tindak lanjut, Prancis memperluas kehadiran diplomatik dan kultural di Sahara. Di Laayoune, Prancis telah membuka pusat pengajuan visa, mendirikan lembaga kebudayaan Alliance Française, serta meresmikan sekolah baru. Di sektor ekonomi, perusahaan Prancis mulai menanamkan investasi besar dengan dukungan Badan Pembangunan Prancis (Agence française de développement).
*Dampak Geopolitik dan Respons Indonesia*
Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisama), Wilson Lalengke, menyebut langkah Prancis sebagai _game changer_ dalam dinamika geopolitik Afrika Utara.
“Dukungan berkelanjutan dari Prancis, yang diiringi pembukaan kantor konsuler dan investasi riil di Laayoune, adalah pengakuan de facto dan de jure yang sangat kuat. Prancis adalah anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Ketika mereka menyatakan masa depan Sahara berada di bawah kedaulatan Maroko, perdebatan politik mengenai wilayah ini sebenarnya sudah selesai,” ujar Wilson di Jakarta, Kamis (20/5/2026).
Alumni PPRA-48 Lemhannas RI 2012 itu menambahkan, langkah Prancis memvalidasi keabsahan Resolusi 2797 PBB dan menegaskan dukungan hukum internasional terhadap integritas teritorial Maroko.
Persisama berharap momentum ini menginspirasi negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, untuk mengambil sikap lebih progresif.
“Rencana otonomi khusus di bawah Maroko terbukti membawa kesejahteraan nyata bagi masyarakat lokal Sahara melalui proyek infrastruktur dan pendidikan yang inklusif. Sudah saatnya dunia internasional bersatu mendukung stabilitas ini demi perdamaian global,” pungkas Wilson, yang juga Petisioner HAM PBB 2025.
