ACEH TAMIANG — Sejumlah proyek jalan lingkungan dan rabat beton yang dikerjakan menjelang akhir tahun anggaran di Aceh Tamiang diduga mengalami kerusakan hingga sulit dikenali pascabanjir bandang November 2025. Di tengah pembahasan LKPJ Bupati 2025, DPRK Aceh Tamiang kini menghadapi tantangan memastikan proyek-proyek yang sempat dikebut sebelum banjir tetap dapat diverifikasi secara fisik dan administrasi.
Dalam rapat paripurna DPRK Aceh Tamiang, pemerintah daerah melaporkan realisasi belanja daerah mencapai 89,76 persen hingga akhir 2025. Namun, pada periode yang sama, banjir besar juga melanda sejumlah wilayah dan menyebabkan kerusakan infrastruktur di beberapa kecamatan.
Di Aceh Tamiang, proyek pembangunan jalan desa, rabat beton lingkungan hingga peningkatan akses permukiman umumnya mulai dipacu pada triwulan akhir tahun anggaran. Saat banjir besar melanda sejumlah kecamatan akhir November lalu, beberapa proyek disebut masih dalam tahap pengerjaan di lapangan.
Arus banjir dan sedimentasi lumpur diduga mengubah kondisi fisik sejumlah lokasi pekerjaan, mulai dari badan jalan tergerus hingga permukaan rabat beton tertutup material bawaan air. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menyulitkan pemeriksaan fisik proyek, terutama pada pekerjaan yang berada di daerah rawan genangan dan bantaran alur sungai.
Ketua DPRK Aceh Tamiang, Fadlon, sebelumnya menyatakan pembahasan LKPJ dilakukan dengan memperhatikan capaian program dan pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah sesuai ketentuan Permendagri Nomor 19 Tahun 2024.
Dalam proyek infrastruktur jalan, pemeriksaan fisik biasanya dilakukan untuk memastikan panjang, lebar dan ketebalan pekerjaan sesuai kontrak. Namun ketika kondisi lapangan berubah akibat banjir, proses pencocokan volume pekerjaan dinilai menjadi lebih rumit karena sebagian titik proyek berpotensi mengalami perubahan bentuk fisik.
Selain jalan lingkungan, proyek rabat beton juga dinilai menjadi jenis pekerjaan yang paling rentan terdampak banjir karena banyak berada di kawasan permukiman dan jalur aliran air. Retakan, amblas hingga timbunan lumpur disebut dapat mengubah kondisi awal pekerjaan di lapangan.
Sementara itu, Armia Pahmi sebelumnya menyebut realisasi anggaran yang disampaikan dalam LKPJ masih bersifat sementara atau unaudited karena belum melalui pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Melalui lima panitia khusus (Pansus) yang telah dibentuk, DPRK Aceh Tamiang kini dinilai memiliki peran penting untuk menelusuri proyek-proyek yang terdampak banjir sekaligus mengevaluasi pola pengerjaan proyek akhir tahun di daerah itu.
Kondisi tersebut membuat pembahasan LKPJ tahun ini dinilai bukan sekadar evaluasi administrasi tahunan, tetapi juga momentum DPRK Aceh Tamiang menguji ketepatan perencanaan proyek akhir tahun di tengah risiko bencana yang terus berulang.
(Kamalruzamal)
