BANDA ACEH — Pemerintah Aceh mengakui masih terdapat sekitar 276 ribu data warga berstatus “null” di tengah penerapan pembatasan penerima Jaminan Kesehatan Aceh. Kondisi ini memunculkan pertanyaan soal akurasi data dan risiko salah sasaran dalam kebijakan layanan kesehatan yang mulai diterapkan melalui Pergub Nomor 2 Tahun 2026.
Pengakuan tersebut disampaikan melalui infografis resmi yang diunggah akun Instagram Pemerintah Aceh dan memuat penjelasan Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir. Dalam keterangannya, ia menyebut data penerima JKA masih bersifat dinamis dan berpotensi berubah seiring proses perbaikan data kependudukan.
“Angka-angka itu sangat dinamis. Bisa bergerak naik, maupun turun. Terutama peserta JKA yang berpotensi naik dari perbaikan data. Potensi naik itu terutama dari data null (hampa, kosong atau nul) yaitu orang-orang yang ber-KTP Aceh tapi tidak berada di Aceh. Angkanya mencapai 276.620 jiwa atau 4,85 persen,” ujar M. Nasir.
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran karena kebijakan pembatasan penerima manfaat mulai diterapkan ketika basis data penerima masih terus berubah. Di satu sisi pemerintah mulai mengelompokkan penerima berdasarkan desil ekonomi, namun di sisi lain validitas data penerima diakui belum sepenuhnya stabil.
Dalam infografis tersebut disebutkan sebanyak 416.122 jiwa atau sekitar 7,3 persen warga Aceh masuk kategori peserta JKA mandiri dari kelompok desil 8, 9, dan 10. Pemerintah menilai kelompok tersebut memiliki kemampuan ekonomi rata-rata sehingga tidak lagi menjadi prioritas penerima pembiayaan penuh.
Namun di lapangan, klasifikasi berbasis desil masih menuai kritik. Sejumlah pihak menilai kategori tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kondisi ekonomi riil masyarakat Aceh, terutama pekerja informal, petani, nelayan, dan kelompok rentan dengan penghasilan yang tidak tetap.
Persoalan validitas data menjadi krusial karena berkaitan langsung dengan akses layanan kesehatan masyarakat. Jika data tidak akurat, warga yang sebenarnya membutuhkan layanan kesehatan berisiko keluar dari skema pembiayaan JKA.
Di sisi lain, Pemerintah Aceh menegaskan warga yang mengalami sakit berat tetap akan ditanggung pembiayaannya. Pernyataan ini dinilai sebagai upaya meredam kekhawatiran publik di tengah polemik perubahan kebijakan JKA.
Polemik JKA sendiri terus berkembang dalam beberapa pekan terakhir, mulai dari isu penyusutan anggaran, kritik terhadap Pergub Nomor 2 Tahun 2026, hingga perdebatan mengenai ketepatan sasaran penerima manfaat layanan kesehatan di Aceh.
Di tengah polemik yang terus berkembang, persoalan validitas data kini menjadi titik krusial yang dapat menentukan apakah kebijakan JKA benar-benar tepat sasaran atau justru memunculkan kelompok warga baru yang kehilangan akses layanan kesehatan.
(Kamalruzamal)
