Lampumerahnews.id
ACEH TAMIANG | Di tengah proses pemulihan pasca bencana yang masih berlangsung di sejumlah wilayah, keberlangsungan pelayanan publik menjadi hal yang tak bisa ditunda.
Di saat masyarakat masih berupaya bangkit dari dampak banjir, kebutuhan terhadap layanan pemerintahan justru semakin terasa.
Mulai dari urusan administrasi, bantuan, hingga pendampingan sosial, semuanya membutuhkan kehadiran negara secara nyata.
Dalam konteks inilah, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang mengambil langkah dengan menunjuk tiga pejabat sebagai pelaksana tugas (Plt) kepala dinas guna mengisi kekosongan jabatan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK).
Bupati Aceh Tamiang, Irjen Pol (P) Drs. Armia Fahmi, M.H., melalui kebijakan yang ditetapkan pada April 2026, memastikan roda pemerintahan tetap berjalan tanpa hambatan, meski di tengah keterbatasan.
Tiga pejabat yang dipercaya mengemban tugas tambahan tersebut bukanlah sosok baru dalam birokrasi. Mereka berasal dari posisi strategis dan kini harus menjalankan peran ganda—tetap mengemban jabatan utama, sekaligus memimpin dinas yang tengah kosong.
Drh. Yusbar, yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanahan, kini juga dipercaya sebagai Plt Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan sejak 6 April 2026.
Sementara itu, Drs. Tri Kurnia yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum Setdakab Aceh Tamiang, kini mengemban amanah sebagai Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana sejak 1 April 2026.
Hal serupa juga dijalankan oleh Muslizar, S.Pd., M.M., yang dari posisinya sebagai Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh, dan Kesejahteraan Rakyat, kini turut memimpin Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai Plt.
Di balik penugasan ini, ada tanggung jawab yang tidak ringan. Dalam situasi pemulihan, setiap dinas memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan yang dibutuhkan.
Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, Drs. Syu’ibun Anwar, menegaskan bahwa penunjukan ini bersifat sementara hingga pejabat definitif ditetapkan. Namun, para pejabat diminta tetap menjalankan tugasnya secara maksimal.
Peran ganda atau double role yang diemban menjadi tantangan tersendiri. Namun di sisi lain, hal ini juga menjadi bentuk kepercayaan sekaligus tuntutan agar pelayanan publik tidak terhenti.
Pada akhirnya, di tengah proses pemulihan yang belum sepenuhnya usai, keberlanjutan pelayanan menjadi hal utama. Sebab bagi masyarakat, yang terpenting bukan siapa yang menjabat, melainkan bagaimana negara tetap hadir di saat mereka membutuhkan.**
(tz)
