Lampumerahnews.id
Bandung - Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD FSP LEM SPSI) Jawa Barat secara resmi menyatakan penolakan terhadap rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga dari India yang akan dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat, Muhamad Sidarta, menilai kebijakan impor tersebut tidak tepat dilakukan di tengah kondisi industri otomotif nasional yang sedang mengalami tekanan pasar serta gelombang efisiensi di sejumlah perusahaan manufaktur.
“Rencana impor ini sangat tidak tepat di tengah kondisi industri otomotif nasional yang sedang mengalami penurunan pasar domestik, efisiensi produksi, hingga pemutusan hubungan kerja di beberapa perusahaan,” kata Sidarta dalam keterangannya, belum lama ini.
Rencana impor tersebut meliputi 35.000 unit pikap 4x4 produksi Mahindra & Mahindra Ltd, 35.000 unit pikap 4x4 produksi Tata Motors, serta 35.000 unit truk roda enam dari perusahaan yang sama. Total nilai impor diperkirakan mencapai Rp24,66 triliun.
Serikat pekerja juga mendorong agar kebutuhan kendaraan untuk program KDKMP dapat dipenuhi melalui produksi dan perakitan dalam negeri agar memberikan dampak ekonomi bagi industri nasional.
Selain itu, Sidarta meminta adanya sinkronisasi kebijakan antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian agar sejalan dengan agenda industrialisasi nasional.
“Visi hilirisasi dan industrialisasi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto harus diwujudkan dalam kebijakan konkret yang melindungi industri dalam negeri,” ujarnya.
Sebagai langkah lanjutan, DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat saat ini tengah melakukan konsolidasi internal serta sosialisasi kepada seluruh pimpinan cabang dan pimpinan unit kerja di berbagai kawasan industri di Jawa Barat.
Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada anggota mengenai dampak kebijakan impor terhadap industri dan ketenagakerjaan serta menyatukan sikap organisasi dalam menyikapi perkembangan kebijakan pemerintah.
Sidarta menegaskan bahwa organisasi tetap akan mengedepankan langkah perjuangan yang konstitusional dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
“Kami tidak anti terhadap kerja sama internasional. Namun dalam kondisi industri nasional yang sedang tertekan, kebijakan negara harus berpihak pada produksi dalam negeri. Jawa Barat adalah jantung industri otomotif Indonesia. Jika kebijakan tidak berpihak, maka dampaknya bukan hanya ekonomi, tetapi juga sosial dan ketenagakerjaan,” pungkasnya.
fsppi
