Lampumerahnews.id
BANDA ACEH | Posisi Ketua DPR Aceh yang saat ini dijabat Zulfadli dikabarkan berada dalam tekanan menyusul menguatnya dukungan mosi tidak percaya dari kalangan internal legislatif.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, sebanyak 67 dari total 81 anggota DPR Aceh dikabarkan telah menyatakan dukungan terhadap mosi tersebut. Dukungan itu juga disebut datang dari sejumlah anggota Partai Aceh, yang selama ini dikenal sebagai basis politik pimpinan dewan.
Sejumlah anggota menilai pola kepemimpinan yang dijalankan dinilai tidak lagi mencerminkan prinsip kolektif dalam lembaga legislatif.
“Banyak keputusan diambil tanpa koordinasi, sehingga merugikan anggota,” ujar salah satu anggota DPR Aceh yang enggan disebutkan namanya, Selasa(17/3/2026).
Gerakan mosi tidak percaya ini disebut sebagai bagian dari dinamika internal sekaligus upaya menjaga fungsi legislasi agar berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.
Informasi yang beredar, mosi tersebut juga telah disampaikan kepada Ketua Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh, Muzakir Manaf. Selain itu, terdapat informasi mengenai adanya sinyal terkait kemungkinan pergantian pimpinan, meski realisasinya diperkirakan dilakukan setelah Idulfitri.
Namun hingga kini, belum ada pembahasan resmi terkait sosok pengganti Ketua DPR Aceh.
Salah satu isu yang memicu ketegangan adalah penerapan Pergub Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perjalanan Dinas. Kebijakan yang mewajibkan tanda tangan Ketua DPR Aceh dalam surat perjalanan dinas dinilai sebagian anggota sebagai bentuk kontrol yang berpotensi menghambat aktivitas kedewanan.
Di sisi lain, kritik terhadap kinerja DPR Aceh juga muncul dari internal. Anggota Fraksi NasDem, Martini, menyoroti lemahnya respons terhadap penanganan bencana banjir dan longsor.
Dalam rapat paripurna, ia menyebut sejumlah agenda turun ke lapangan tidak berjalan akibat kendala administrasi.
“Sejak Januari hingga Maret, sejumlah kegiatan tidak mendapatkan persetujuan surat tugas. Ini menunjukkan tata kelola yang belum optimal,” ujarnya.
Kritik juga datang dari kalangan mahasiswa. Ketua Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Aceh, Rifqi Maulana, menilai DPR Aceh belum maksimal dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran, khususnya dalam merespons dampak bencana.
Dengan dukungan mosi yang terus menguat, posisi Ketua DPR Aceh kini berada dalam tekanan. Pergantian pimpinan pasca Lebaran dinilai semakin berpeluang, meski masih menunggu dinamika politik lanjutan.
Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Ketua DPR Aceh Zulfadli terkait hal tersebut.
(tz)
