Lampumerahnews.id Jakarta - Paul Finsen Mayor adalah sosok muda fenomenal yang sangat dirindukan rakyat Papua , di tengah-tengah dinamika Papua-Jakarta yang sarat kepentingan elit dan juga lemahnya representatif anak Papua yang menduduki posisi strategis di tingkat nasional berani dan tegas untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Papua, beliau hadir sebagai perwakilan rakyat papua yang bekerja dan berdampak di ruang strategis nasional.
Sebagai putra asli rajaampat dan Ketua Dewan Adat di wilayah Domberai, dirinya memikul legitimasi adat sebagai tanggung jawab publik. Nilai adat dijalankan sebagai landasan etika dalam kerja politik yang tegas, terbuka, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas, dan juga perannya di DPD RI sebagai Senator muda sangat jelas dan terukur. Ini dapat di lihat ketika dia juga turut menyuarakan persoalan tambang nikel di Raja Ampat , mendorong penindakan tegas terhadap koruptor dan menuntut penegakan hukum tanpa kompromi, serta mengawal persoalan ASN , khususnya memperjuangkan tenaga honorer agar diposisikan sebagai ASN melalui skema P3K di beberapa tempat yang ada di Papua. Ini merupakan kerja konkret, bukan retorika.
Baru - baru ini publik Papua kembali menyaksikan secara langsung sikap politik Paul Finsen Mayor terkait kebijakan perkebunan sawit di Papua. Melalui interupsi dalam rapat Paripurna di Senayan, yang secara terbuka meminta Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Bahlil Lahadalia untuk menghentikan ekspansi sawit serta meninjau ulang pembangunan markas-markas tentara di Papua.
Paul Finsen Mayor adalah seorang politikus Indonesia. Pada pemilihan umum legislatif Indonesia 2024, ia meraih 63.416 suara dan diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 2024–2029
Senator muda Papua yang lahir pada 9 Desember 1992 ini menegaskan bahwa pendekatan pembangunan tersebut tidak menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Prioritas Papua adalah pendidikan dan kesehatan, bukan perluasan industri ekstraktif dan pendekatan keamanan yang berlebihan.
Sikap ini menegaskan bahwa pembangunan Papua harus diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar rakyat dan keberlanjutan. Di tengah kompleksitas kebijakan nasional, kejelasan posisi seperti ini menjadi bagian penting dari representasi politik Papua yang bertanggung jawab.
Penguatan representasi tersebut dilengkapi dengan langkah jitu beliau mendeklarasikan organiasi papua di tingkat Nasional yang di berinama Kerukunan Keluarga Papua disingkat KK PAPUA, yang diposisikan sebagai instrumen strategis nasional , kanal konsolidasi dan advokasi kepentingan Papua di Jakarta.
Dari Raja Ampat menuju Senayan, Paul Finsen Mayor menunjukkan bahwa representasi Papua harus tegas, formal, dan berdampak.
Mananwir Paul Finsen Mayor bukan tanpa alasan meminta Presiden menghentikan ekspansi sawit yang di nilai tidak sesuai dengan budaya pangan lokal , dengan tegas menyatakan masyarakat adat Papua memiliki ikatan filosofis dengan sagu, sehingga pemaksaan investasi sawit tanpa persetujuan pemilik hak ulayat hanya akan memicu perlawanan di daerah.
Selain itu Paul menyoroti kondisi pelaksanaan Otsus yang menurutnya walaupun negara memberikan kewenangan besar melalui undang-undang, namun teknis pelaksanaannya di tingkat bawah , seperti Perdasus dan Perdasi, sering kali dihambat atau ditahan dalam proses registrasi di Kemendagri hingga bertahun-tahun. Hal ini menyebabkan otonomi terasa setengah hati dan gagal memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat Papua secara cepat, ibarat " Kasih Kepala Tahan Ekor".
Terkait struktur birokrasi, Paul menilai banyaknya lembaga bentukan Jakarta untuk mengurus Papua justru menciptakan tumpang tindih kewenangan yang ia sebut sebagai struktur "gemuk" namun "miskin fungsi". Sebagai solusi, ia mengusulkan pembentukan Menko Percepatan Pembangunan Daerah Otsus agar koordinasi lintas kementerian terkait wilayah khusus seperti Papua dan Aceh bisa lebih terintegrasi dan memiliki daya eksekusi yang kuat. Ia berharap Presiden Prabowo Subianto mau membuka ruang dialog langsung dengan tokoh-tokoh asli Papua untuk mendengarkan jeritan rakyat yang sebenarnya demi terwujudnya keadilan bagi masyarakat di ufuk timur Indonesia
