Lampumerahnews.id Jakarta - Untuk memperkuat sistem ekonomi domestik Indonesia harus segera melakukan perombakan total rezim perdagangan dan Industri. Hal ini di bahas dalam dialog Sosial APINDO-KSPSI yang digelar di Jakarta, Rabu (14/1).
Ketua Umum KSPSI, Moh Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa Indonesia harus percaya diri pada kemampuan domestik , menurut nya para pelaku industri dan serikat pekerja sepakat bahwa penguatan pasar dalam negeri adalah kunci kemandirian bangsa di tengah tekanan ekonomi global.
Dia menyoroti lima syarat utama kekuatan ekonomi, pasar dalam negeri, pelaku industri idealis, tenaga kerja berkualitas, bahan baku melimpah, dan moda kapital.
" Jangan sampai kelima syarat itu belum dieksplorasi dengan optimal sudah langsung berasing-asing ria, apalagi berupa impor produk jadi. Jika ada kekurangan barulah kita berpikir tentang asing,” ungkap Jumhur.
Dialog ini menggarisbawahi bahwa perombakan rezim perdagangan sangat mendesak agar ekonomi domestik lebih mandiri.
" Dengan kokohnya ekonomi domestik, Indonesia akan lebih mandiri. Saya rasa hal ini selaras dengan harapan Presiden Prabowo Subianto," ujarnya.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Bob Azam, turut memaparkan data survei internal yang menunjukkan 67% pengusaha belum siap ekspansi, bahkan 50% telah melakukan pengurangan pekerja.
Dia menekankan bahwa kondisi sektor riil saat ini dalam keadaan waspada. Bob menyayangkan kebijakan yang justru mempermudah impor barang jadi namun mempersulit impor bahan baku industri.
Dia khawatir pelemahan ekonomi ini akan memicu pemerintah meningkatkan beban pajak kepada pengusaha dan masyarakat.
"Khawatirnya pemerintah meningkatkan pajak lagi. Jika pemda membebani masyarakat dengan pajak daerah yang tinggi seperti PBB, ujung-ujungnya akan mengurangi daya beli masyarakat," jelas Bob Azam.
Sementara itu, tokoh industriawan APINDO, Anton Supit, turut mengingatkan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan ekonomi makro dan mikro.
Menurutnya, sektor riil harus dibenahi dengan regulasi yang mendukung sistem industri.
" Perlu dirumuskan penerapan Hubungan Industrial Pancasila untuk mencapai keadilan bagi semua pihak, baik pengusaha maupun pekerja,” tegas Anton.
Sebagai langkah konkret, Sekjend KSPSI Arif Minardi mengajak pengusaha dan serikat pekerja bersatu membentuk semacam satuan tugas (Satgas).
" Tujuan Satgas ini untuk mengidentifikasi masalah ekosistem industri secara menyeluruh.
Target utamanya memberantas impor ilegal dan memperbaiki regulasi perdagangan. Hal ini juga untuk menyatukan kepentingan buruh dan pengusaha dalam memperjuangkan perbaikan ekonomi," tutupnya.
