Lampumerahnews.id
Jakarta- Aktivis senior pro-demokrasi (ProDem), Standar Kia Latief, mengingatkan masyarakat agar tidak larut dalam euforia terkait isu lengsernya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI.
Menurutnya, hal yang lebih penting adalah sosok pengganti Gibran serta dampak pergantian tersebut terhadap kehidupan masyarakat.
Bung Kia, sapaan akrabnya, menilai pergantian wakil presiden seharusnya tidak hanya menjadi kalkulasi kepentingan politik antarelite, tetapi juga harus membawa perubahan nyata terhadap kesejahteraan rakyat, khususnya di bidang ekonomi.
"Jangan sampai masyarakat terjebak dengan euforia soal Gibran. Itu satu fase yang sudah dilewati. Yang lebih penting adalah mengawal proses politik ke depan, bagaimana pergantian wakil presiden ini bisa memberikan dampak signifikan terhadap perbaikan kehidupan masyarakat secara luas, terutama dalam kehidupan ekonomi," katanya usai diskusi politik dengan sejumlah aktivis di Percetakan Negara, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).
Ia mengatakan, saat ini dinamika politik terkait kemungkinan pergantian wakil presiden melibatkan pembicaraan sejumlah pimpinan partai politik bersama presiden. Proses tersebut nantinya berkaitan dengan mekanisme penetapan wakil presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Menurut Bung Kia, calon pengganti wakil presiden tidak semestinya hanya berasal dari kelompok atau partai politik yang berada dalam lingkaran kekuasaan. Presiden, kata dia, perlu mempertimbangkan keseimbangan kekuatan politik atau _balance of power_ dalam menentukan arah konfigurasi politik pemerintahan.
"Presiden harus mampu menggunakan pendekatan balance of power atau keseimbangan kekuatan. Jadi, tidak mutlak bahwa calon wakil presiden harus berasal dari dalam tubuh kekuasaan atau partai tertentu. Dalam teori politik, presiden perlu melihat kekuatan mana yang memiliki suara signifikan di parlemen," bebernya.
Lebih lanjut, Bung Kia menilai konfigurasi politik pascaperubahan posisi wakil presiden akan berpengaruh terhadap stabilitas politik nasional. Stabilitas tersebut dinilainya menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Kalau kita bicara bagaimana mengawal tata kelola negara ke depan pasca-Gibran, sosok penggantinya akan berpengaruh terhadap stabilitas politik. Stabilitas politik merupakan syarat mutlak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Tidak mungkin pertumbuhan ekonomi berjalan baik kalau stabilitas politik tidak terjaga," jelasnya.
Meski demikian, ia mengingatkan agar proses pembentukan konfigurasi politik baru tidak berhenti pada pembagian posisi dan kepentingan di antara para elite.
Menurutnya, pertanyaan mengenai siapa mendapatkan posisi apa harus diikuti dengan pertanyaan yang lebih mendasar, yakni sejauh mana keputusan politik tersebut memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat.
"Kalau kalkulasinya hanya siapa dapat apa, ujung-ujungnya hanya untuk kepentingan segelintir orang, katakanlah elite politik. Bukan semata-mata siapa mendapatkan apa, tetapi seberapa jauh dampaknya terhadap kehidupan masyarakat secara luas. Itu yang paling penting," tegasnya.
Kia juga menyoroti kondisi ekonomi masyarakat yang masih membutuhkan perhatian, terutama terkait daya beli dan pendapatan. Ia menilai keberhasilan pembangunan seharusnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, bukan hanya tercermin dalam angka pertumbuhan ekonomi.
"Kalau daya beli menurun, daya beli harus naik. Kalau pendapatan menurun, pendapatan harus naik, terutama pendapatan masyarakat. Itu baru kita bicara pertumbuhan ekonomi yang benar-benar dirasakan masyarakat," ungkapnya.
Ia berharap, pemerintahan ke depan mampu memastikan program pembangunan memberikan dampak hingga ke lapisan masyarakat bawah. Menurutnya, manfaat pembangunan harus mengalir kepada rakyat, bukan justru terkonsentrasi pada kelompok elite dan oligarki.
"Program-program pembangunan itu harus terjadi trickle down effect, merembes ke bawah, bukan trickle up effect, yang justru mengalir ke atas dan dinikmati oligarki serta elite-elite politik korup. Itu yang harus dibenahi," tuturnya.
Karena itu, Bung Kia menegaskan pergantian wakil presiden semestinya menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memastikan kebijakan negara lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
