JAKARTA- Presiden Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia (KBMI) sekaligus Presiden PPMI " Daeng Wahidin, menyampaikan kritik terhadap praktik politik dinasti yang dikaitkan dengan pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Kritik tersebut disampaikan dalam acara yang digelar aktivis API Perubahan Indonesia bertema 3 Tuntutan Rakyat (Tritura) terhadap Politik Dinasti Jokowi sebagai Aib Bangsa, di kawasan Percetakan Negara, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).
Dalam kesempatan itu, Daeng menyoroti sejumlah persoalan yang menurutnya berkaitan dengan praktik kekuasaan pada era pemerintahan Jokowi. Ia juga menyinggung peran lembaga negara, termasuk Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), hingga lembaga peradilan.
Daeng menilai gerakan untuk mengkritisi politik dinasti tidak bisa dilakukan oleh satu atau dua kelompok saja. Menurutnya, diperlukan kerja sama berbagai elemen masyarakat dan aktivis untuk menyampaikan aspirasi.
"Dan tentu saja ini gerakan-gerakan semua. Tidak bisa kita bilang bahwa ini kerja satu orang, dua orang. Jadi, benar-benar kita memang bekerja sama semua," kata Daeng Wahidin.
Ia juga menyinggung dinamika politik yang berkaitan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Daeng menilai berbagai aksi masyarakat dan gerakan aktivis turut memberikan tekanan politik terkait tuntutan terhadap posisi Gibran.
Salah satu aksi yang disorotnya adalah demonstrasi pada 9 November. Ia menyebut massa aksi sempat mendapat tawaran untuk masuk ke lingkungan Istana Wakil Presiden guna melakukan audiensi dan negosiasi.
Namun, menurut Daeng, sebagian peserta aksi memilih tidak memenuhi tawaran tersebut karena ingin mempertahankan tuntutan yang disampaikan melalui demonstrasi.
"Untung teman-teman cerdas. Saya tahu situasi lapangan. Ada yang sempat terpengaruh, itu fakta. Tetapi beberapa orang, termasuk pimpinan dalam hal ini Bu Menu, menyatakan, 'Kita tidak mau masuk'," ujarnya.
Daeng menilai keputusan tersebut merupakan bagian dari sikap peserta aksi dalam mempertahankan tuntutan mereka. Ia juga menyebut keberadaan mobil komando dalam demonstrasi menjadi simbol bahwa gerakan tersebut memiliki dukungan dari berbagai kelompok.
Lebih lanjut, Daeng menyinggung dinamika di DPR yang menurutnya sempat mengarah pada penggunaan hak angket dan hak menyatakan pendapat terkait persoalan politik tersebut.
Ia mengklaim rencana pembahasan di DPR mengalami perubahan setelah adanya pertemuan antara Gibran dan Presiden Prabowo Subianto.
"Besok DPR akan melaksanakan hak angket, kemudian berubah menjadi hak menyatakan pendapat. Tapi tiba-tiba pagi ada kabar Gibran menghadap Prabowo. Kan berhenti sidangnya di DPR," ungkapnya.
Selain itu, Daeng menyebut sejumlah tokoh di lingkaran pemerintahan, yakni Prasetyo Hadi, Yusril Ihza Mahendra, dan Budi Gunawan, dalam keterangannya mengenai dinamika komunikasi politik tersebut.
Ia juga menilai berbagai gerakan masyarakat sipil, organisasi buruh, ulama, hingga kelompok masyarakat lainnya memiliki peran dalam menyampaikan kritik terhadap pemerintah.
Daeng bahkan memperingatkan aksi demonstrasi dengan jumlah massa lebih besar dapat kembali terjadi apabila tuntutan yang disampaikan masyarakat tidak mendapat perhatian.
"Kalau tidak dimasukin Gibran, maka jangan salahkan dalam waktu dekat depan DPR akan berkumpul jutaan orang. Kenapa? Ulama sudah bergerak, Aksi Bela Rakyat Indonesia," katanya.
Di akhir pernyataannya, Daeng menegaskan gerakan mengkritisi politik dinasti dan persoalan yang berkaitan dengan Jokowi bukanlah perjuangan individu, melainkan melibatkan berbagai elemen aktivis dan masyarakat.
"Jadi, kerjaan pemakzulan Gibran sampai Gibran runtuh itu adalah kerjaan semua orang. Semua gerakan aktivis hari ini yang konsen di situ," ujar Daeng Wahidin.
