Lampumerahnews.id
MERAUKE-Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua Selatan menggelar diskusi evaluasi capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) bersama perwakilan organisasi kemasyarakatan di Merauke, Jumat, (28/08/2026). Forum ini difokuskan untuk membedah indikator demokrasi daerah sekaligus memetakan profil ormas yang saat ini resmi terdaftar.
Pemerintah daerah menempatkan ormas sebagai pilar strategis dalam mengawal proses pembangunan di provinsi baru tersebut.
"Pertemuan ini memiliki arti yang sangat penting. Kita tidak hanya berkumpul untuk melaksanakan agenda pemerintahan, tetapi juga untuk membangun komunikasi, memperkuat koordinasi, serta menyatukan persepsi antara pemerintah dan masyarakat sipil, khususnya melalui organisasi kemasyarakatan," kata Kepala Kesbangpol Provinsi Papua Selatan, Bonefasius Bufits, S.Sos., M.Si.
Ia menuturkan bahwa keterlibatan masyarakat sipil menjadi syarat mutlak bagi jalannya roda pemerintahan.
"Kami memandang organisasi kemasyarakatan sebagai mitra strategis pemerintah, bukan semata-mata sebagai objek pembinaan. Ormas diharapkan dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, menyampaikan aspirasi secara konstruktif, memberikan edukasi, sekaligus ikut menjaga persatuan dan kesatuan di Papua Selatan," lanjut Bonefasius.
Di hadapan peserta, Bonefasius memaparkan sejumlah catatan evaluasi demokrasi. Data IDI Papua Selatan tahun 2025 menunjukkan indikator kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat berada pada level 60 persen. Sementara itu, partisipasi masyarakat melalui lembaga perwakilan tercatat 4,56 persen serta pendidikan politik kader partai politik baru menyentuh 16,36 persen.
"Perbedaan pendapat dalam demokrasi adalah suatu hal yang wajar. Yang harus kita jaga adalah jangan sampai perbedaan tersebut berkembang menjadi konflik sosial. Mari kita bangun budaya politik yang sehat: berbeda pendapat tanpa bermusuhan, berbeda pilihan tanpa terpecah, mengkritik tanpa menghina, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat tanpa mengorbankan persatuan," tegasnya.
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas Kesbangpol Papua Selatan, Yakobus Tunay, S.STP , menguraikan bahwa realisasi IDI Papua Selatan secara keseluruhan mencapai 59 persen dari target 60,8 persen.
"Jika kita berbicara tentang kebijakan namun tidak didukung oleh data yang valid, pemerintah daerah akan kesulitan dalam merumuskan langkah kolaborasi bersama ke depannya," kata Yakobus.
Meski capaian indikator kebebasan berkumpul dan berserikat menyentuh angka maksimal tanpa ada catatan pembubaran paksa di Merauke, Yakobus menggarisbawahi kelemahan pada sektor kebebasan pers yang masih bernilai nol persen akibat adanya riwayat intimidasi dan ancaman kerja jurnalistik di lapangan.
"Target kita adalah 100 persen, namun realisasinya nol persen karena masih adanya catatan atau riwayat ancaman serta kekerasan terhadap kebebasan pers. Nilai nol pada indikator ini sangat merusak nilai indeks demokrasi kita secara keseluruhan," ujar Yakobus.
Staf Bidang Ormas Kesbangpol Papua Selatan, Fransiskus Tagerop menambahkan bahwa pemetaan hambatan lapangan mutlak dilakukan demi merumuskan rekomendasi kebijakan peningkatan IDI tahun 2026.
"Tujuan kita saat ini adalah mengidentifikasi kondisi aktual kebebasan sipil, mengetahui hambatan yang dihadapi ormas, dan merumuskan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan nilai Indeks Demokrasi Indonesia. Tantangan di lapangan meliputi minimnya ruang dialog, rendahnya partisipasi, keterbatasan dana, koordinasi yang minim, hingga ancaman hoaks dan ujaran kebencian," jelas Fransiskus.
Guna menertibkan administrasi dan mempermudah layanan legalitas, Kesbangpol meluncurkan portal Siormas sebagai platform pendataan digital terpadu. Sistem ini memangkas pengurusan manual menjadi lima tahapan berbasis daring dengan notifikasi pembaruan data yang terhubung langsung ke kontak pengurus ormas.
"Ini merupakan digitalisasi pertama untuk pelayanan di Kesbangpol. Jangan dilihat dari kesederhanaannya, melainkan dari efektivitas dan efisiensinya. Data yang terbaru menjadi syarat utama penyaluran kemitraan, undangan kegiatan daerah, fasilitasi, dan pembinaan tepat sasaran dari pemerintah," papar pemateri teknis Siormas Kesbangpol Papua Selatan, Crisna Edwin Kadir. (Rizki)
Keywords: Kesbangpol Papua Selatan, Indeks Demokrasi Indonesia, Siormas Papua Selatan, Ormas Merauke, Evaluasi Demokrasi Papua
