-->

GRIB Jaya: Jangan Korbankan Nelayan Demi Reklamasi Marunda

lampumerahnews
Senin, 16 November 2026, 20.16 WIB Last Updated 2026-11-16T13:16:48Z

Lampumerahnews.id

JAKARTA-  Sekretaris Daerah GRIB Jaya DKI Jakarta, Maulana, menegaskan bahwa pihaknya siap mengawal dan mengawasi rencana reklamasi Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Marunda seluas 239,8 hektare. Ia mengingatkan agar proyek reklamasi tersebut tidak mengorbankan kepentingan masyarakat pesisir, khususnya para nelayan yang menggantungkan kehidupan ekonominya pada laut.


Melalui keterangan resminya, Maulana menilai pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan investasi dan perluasan kawasan industri. Aspek lingkungan, keselamatan, kenyamanan masyarakat, serta keseimbangan ekosistem laut harus menjadi pertimbangan utama, Senin (16/11).


"Jangan sampai reklamasi ini justru menjadi bencana sosial dan lingkungan bagi masyarakat pesisir. Kami tidak ingin masyarakat menjadi korban, baik selama proses pengerjaan maupun setelah reklamasi selesai. Semua harus berjalan sesuai aturan dan kajian lingkungan yang dapat dipertanggungjawabkan," tegas Maulana.


Ia juga menyoroti persoalan infrastruktur jalan penyangga pelabuhan dan kawasan industri yang hingga kini masih menjadi keluhan masyarakat. Kemacetan dan kecelakaan lalu lintas di jalur tersebut dinilai harus segera mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan pihak pengelola kawasan.


"Bagaimana mungkin proyek reklamasi sebesar 239,8 hektare akan dilaksanakan, sementara persoalan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas saja masih menjadi keluhan masyarakat? Infrastruktur harus dibenahi terlebih dahulu. Jangan sampai pembangunan terus berjalan, tetapi keselamatan warga justru terabaikan," ujarnya.


Menurut Maulana, pemerintah harus membuka ruang dialog dengan masyarakat, nelayan, dan seluruh pemangku kepentingan sebelum mengambil keputusan strategis terkait reklamasi tersebut.


GRIB Jaya juga akan mengawal transparansi perizinan, kajian dampak lingkungan, serta pelaksanaan proyek agar tidak terjadi pelanggaran yang merugikan masyarakat.


Ia menegaskan bahwa GRIB Jaya mendukung pembangunan nasional sebagaimana arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, dukungan tersebut harus tetap disertai pengawasan dan kontrol sosial agar pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat.


"GRIB Jaya tidak akan tinggal diam apabila kepentingan masyarakat pesisir diabaikan. Kami siap mengawal, mengawasi, dan menyuarakan aspirasi rakyat. Pembangunan boleh berjalan, investasi boleh berkembang, tetapi jangan sampai rakyat kecil menjadi tumbal pembangunan," tutup Maulana.

Komentar

Tampilkan

Terkini