Lampumerahnews.id
ACEH TAMIANG – Ancaman banjir dan tanah longsor kembali menjadi perhatian masyarakat Aceh Tamiang menjelang periode cuaca ekstrem. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang meminta warga meningkatkan kewaspadaan menyusul penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh Tahun 2026 yang berlaku hingga 31 Januari 2027.
Kesiapsiagaan menjadi penting mengingat Aceh Tamiang masih menjalani proses pemulihan setelah bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut pada akhir 2025.
Status siaga darurat ditetapkan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027. Kebijakan tersebut merupakan langkah antisipasi menghadapi potensi bencana akibat cuaca ekstrem dan tingginya curah hujan dalam beberapa bulan ke depan.
Menindaklanjuti penetapan tersebut, Bupati Aceh Tamiang, Irjen Pol (P) Drs. Armia Pahmi, M.H., menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat koordinasi penanggulangan bencana.
Instansi terkait juga diminta memastikan kesiapan personel, peralatan, dan sarana pendukung agar dapat dikerahkan sewaktu-waktu ketika terjadi keadaan darurat.
Sejumlah instansi yang menjadi perhatian dalam kesiapsiagaan tersebut antara lain Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh Tamiang.
Pemerintah daerah juga meminta agar setiap kejadian bencana segera dilaporkan dan ditangani secara cepat melalui koordinasi antarlembaga.
Di sisi lain, masyarakat diimbau mewaspadai potensi banjir, tanah longsor, angin kencang, dan dampak cuaca ekstrem lainnya, terutama warga yang tinggal di kawasan rawan bencana.
Warga juga diminta mengikuti informasi dan peringatan dini dari pemerintah serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Apabila terjadi kondisi darurat di lingkungan masing-masing, masyarakat diminta segera melaporkannya kepada aparat atau instansi terkait.
Dengan masa siaga yang berlangsung hingga akhir Januari 2027, kesiapan pemerintah dan masyarakat menjadi faktor penting untuk mengurangi risiko serta mencegah jatuhnya korban apabila bencana kembali terjadi.
Pengalaman bencana tahun lalu menjadi pengingat bahwa kewaspadaan tidak boleh menunggu sampai air mulai naik atau tanda-tanda bencana terlihat. Kesiapan personel, peralatan, informasi peringatan dini, dan kesadaran masyarakat harus berjalan bersama.
(Kamalruzamal)
