ACEH TAMIANG – Sebanyak 350 kepala keluarga atau sekitar 1.500 jiwa di Kampung Balai, Kecamatan Bendahara, terpaksa mengungsi ke rumah kerabat di kawasan yang lebih tinggi setelah banjir merendam permukiman mereka selama dua hari terakhir. Warga kini berharap tanggul sungai yang jebol segera ditutup agar genangan tidak semakin meluas dan banjir tidak berlangsung lebih lama.
Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang menggandeng Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) untuk mempercepat penanganan darurat, terutama menutup tanggul sungai yang rusak serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
Bupati Aceh Tamiang, Irjen Pol. (Purn.) Drs. Armia Pahmi, MH, turun langsung meninjau kondisi warga di Kampung Marlempang dan Kampung Balai, Sabtu (14/11/2026). Dalam kunjungan itu, Bupati didampingi Plt. Sekretaris Daerah Syuibun Anwar, Kepala Satgas PRR Kabupaten Aceh Tamiang Yunus, serta sejumlah kepala SKPK.
Selain melihat kondisi banjir, rombongan juga berdialog dengan masyarakat dan menyalurkan bantuan sembako.
Dalam pertemuan tersebut, Datok Penghulu Kampung Balai, Darlian, menyampaikan bahwa banjir telah memaksa ratusan keluarga meninggalkan rumah mereka. Warga mengungsi sementara ke rumah kerabat yang berada di dataran lebih tinggi.
“Pak Bupati, tanggul kami jebol. Ini membutuhkan penanganan yang serius,” ujar Darlian.
Ia memperkirakan genangan masih berpotensi bertahan hingga empat hari ke depan apabila aliran air tidak segera dibendung.
Menanggapi keluhan tersebut, Bupati Armia mengatakan penanganan tanggul yang jebol telah dikoordinasikan dengan Satgas PRR Wilayah Aceh agar pekerjaan darurat dapat segera dilakukan.
Ketua Satgas PRR Aceh Kementerian Dalam Negeri, Imran, menjelaskan bahwa pengerjaan darurat di Kampung Marlempang telah dimulai bersama Balai Wilayah Sungai (BWS). Laporan kerusakan tanggul juga telah disampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung percepatan penanganan.
“Untuk darurat ini sedang diperbaiki tanggulnya. Kami sudah laporkan kepada Pak Kasatgas dan Menteri PUPR, serta berkoordinasi intensif dengan BWS,” kata Imran.
Namun, pekerjaan penutupan tanggul sementara menghadapi kendala derasnya arus sungai yang berlangsung sejak dua pekan terakhir. Kondisi tersebut membuat penanganan darurat membutuhkan langkah teknis yang disesuaikan dengan situasi di lapangan.
Imran mengatakan, pemerintah saat ini memprioritaskan penutupan tanggul agar aliran air dapat tertahan. Setelah kondisi darurat teratasi, perbaikan permanen akan dilakukan melalui tahapan rehabilitasi berdasarkan hasil kajian teknis.
“Tahap ini kami berharap minimal tanggul tertutup dulu. Nantinya melalui rehabilitasi bisa dilakukan secara permanen, apakah dengan pemasangan batu gajah atau konstruksi beton, akan kami sesuaikan dengan hasil kajian,” ujarnya.
Penanganan tanggul di kawasan Bendahara menjadi penting karena kerusakan tersebut berkaitan langsung dengan keselamatan dan aktivitas warga. Selain mempercepat pekerjaan fisik, pemerintah juga perlu memastikan kebutuhan masyarakat yang mengungsi tetap terpenuhi selama banjir belum surut.
(Kamalruzamal)
